Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur BI Sebut Pajak bagi Dana Asing Hanya Sekadar Contoh

Kompas.com - 11/06/2018, 11:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menegaskan belum akan menerapkan pajak atas investasi portofolio asing. Bahkan menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, isu soal pengenaan pajak inflow atas dana asing adalah kesalahpahaman.

Perry Warjiyo mengatakan, bank sentral belum memiliki rencana menerapkan kebijakan soal pajak inflow. Ada misunderstanding soal pajak inflow. Ini adalah contoh bagaimana suatu negara bisa mempengaruhi arus modal asing untuk keluar dan masuk.

"Saya mencontohkan saat itu salah satunya adalah dengan pajak," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Pajak memang bisa menjadi salah satu upaya mengerem derasnya arus masuk atau keluar dana asing di pasar keuangan Indonesia. Dengan pajak, maka dana asing yang masuk (inflow) dan keluar (outflow) dari pasar Indonesia harus membayar sejumlah tarif tertentu.

Baca juga: Pajak THR Aparatur Sipil Negara Ditanggung Pemerintah

Tujuannya menstabilkan pasar keuangan dan nilai tukar rupiah yang belakangan ini sempat melemah.

Perry mencontohnya, agar portofolio asing bisa bertahan lebih lama, maka tarif terhadap investasi portofolio jangka pendek akan lebih tinggi, sementara dalam jangka panjang akan lebih rendah.

"Ini hanya contoh instrumen yang bisa diterapkan, bukan suatu inisiatif atau rencana yang akan dilakukan di Indonesia dalam waktu dekat," ucap dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai pernyataan Perry tidak perlu diperdebatkan. Pasalnya, itu hanya contoh dan belum dibicarakan atau di bahas bersama pemerintah.

"Kita harus bahas dulu, jangan dikomentari. Dalam situasi tidak tenang, biasanya inisiatif tidak ke arah yang bisa diperdebatkan," ujar Darmin di Gedung DPR RI, Kamis.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Suahasil Nazara juga mengatakan hal hal serupa. Ia bilang Kementerian Keuangan belum mengetahui soal rencana pengenaan pajak terhadap modal asing sebagaimana sempat dicetuskan BI.

"Saya baru dengar. Jadi sejauh ini belum ada pembicaraan soal itu," ucapnya.

Sejak awal tahun 2018, pasar keuangan Indonesia mendapat tekanan hebat. Hal itu terjadi karena modal asing banyak hengkang dari pasar Indonesia, seiring dengan ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS).

Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, tenor 10 tahun membuat investor memindahkan modalnya dari negara-negara emerging market ke AS.

Akibatnya, nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar AS hingga 4,5 persen secara tahun kalender sejak awal tahun hingga 21 Mei 2018.

Untuk mengurangi tekanan itu, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sebanyak dua kali dalam tempo dua pekan, rupiah berangsur menguat hingga 2 persen dan kembali ke level Rp 13.800-an per dollar AS. (Ghina Ghaliya Quddus)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pajak bagi dana asing hanya wacana

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Whats New
Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Whats New
Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Work Smart
LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

Whats New
Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Whats New
PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

Whats New
Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Whats New
Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Whats New
Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Whats New
Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Waspada Akun Twitter Palsu KAI, Modusnya Minta Data Pribadi Pelanggan

Waspada Akun Twitter Palsu KAI, Modusnya Minta Data Pribadi Pelanggan

Whats New
Heboh Kasus Tukang Becak Bobol Rekening Nasabah Rp 320 Juta, Bos BCA Ingatkan Data Pribadi Jadi Nyawa Kedua

Heboh Kasus Tukang Becak Bobol Rekening Nasabah Rp 320 Juta, Bos BCA Ingatkan Data Pribadi Jadi Nyawa Kedua

Whats New
Luhut: Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta, Diprioritaskan untuk Rakyat Sederhana

Luhut: Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta, Diprioritaskan untuk Rakyat Sederhana

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+