Saatnya Indonesia Mengangkat Isu Maritim dalam Dewan Keamanan PBB

Kompas.com - 14/06/2018, 16:06 WIB
Dari kiri ke kanan, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas; Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Lindiwe Sisulu; Menteri Luar Negeri Republik Dominika Miguel Vargas; Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders; berpose bersama setelah kelima negara terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020 pada Jumat (8/6/2018) dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. AFP PHOTO/DON EMMERTDari kiri ke kanan, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas; Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Lindiwe Sisulu; Menteri Luar Negeri Republik Dominika Miguel Vargas; Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders; berpose bersama setelah kelima negara terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020 pada Jumat (8/6/2018) dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Keempat isu prioritas ini tidak dapat disangkal merupakan isu-isu yang perlu terus disuarakan. Indonesia pun telah membangun kredensial yang baik di dalam keempat isu tersebut.

Namun, terlepas dari keempat isu tersebut, ada satu isu penting yang seharusnya dapat turut disuarakan oleh Indonesia, terutama mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yakni isu keamanan maritim.

Keamanan maritim dan poros maritim dunia

Presiden Joko Widodo di dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2014 mengangkat jargon "Jalesveva Jayamahe" atau "Di Laut Kita Jaya". Indonesia tidak boleh lagi memunggungi lautan dan harus melihat lautan sebagai potensi utama Indonesia yang perlu dibangun ke depan.

Pada kesempatan KTT ASEAN di Myanmar, Presiden Jokowi menyampaikan visi besar Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia dengan lima pilar di dalamnya, yaitu identitas maritim, sumber daya maritim, infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritime.

Visi Poros Maritim Dunia ini dinilai sangat tepat karena mengembalikan kodrat Indonesia sebagai negara yang berada di titik tumpu dua Samudera besar dunia, Pasifik dan Hindia.

Isu keamanan maritim sendiri memang telah menjadi suatu buzzword tersendiri di abad ke-21 ini. Hal ini terjadi karena laut telah menjadi komponen vital dari perdagangan global yang turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia.

Kini sekitar dua per tiga dari total perdagangan minyak dunia dengan nilai lebih dari 5,4 triliun dollar AS melewati Selat Malaka menuju Laut Tiongkok Selatan.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh ekonomi dunia memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan pelayaran di jalur perdagangan laut ini.

Perhatian dan tentunya koordinasi yang baik antarnegara, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, menjadi demikian penting dalam menjaga stabilitas di jalur perdagagan laut ini.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dilewati tiga jalur perdagangan laut dunia dan beberapa choke points, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, tentunya juga memiliki kepentingan yang demikian besar untuk menjaga keamanan maritim dunia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X