Saatnya Indonesia Mengangkat Isu Maritim dalam Dewan Keamanan PBB

Kompas.com - 14/06/2018, 16:06 WIB
Majelis Umum PBB saat melakukan penghitungan suara untuk memilih lima negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan di New York, Jumat (8/6/2018). AFP / DON EMMERTMajelis Umum PBB saat melakukan penghitungan suara untuk memilih lima negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan di New York, Jumat (8/6/2018).

Sayangnya, isu keamanan maritim ini masih belum termasuk ke dalam isu prioritas yang akan diangkat Indonesia di DK PBB. Bahkan dalam aide memoir Indonesia di DK PBB, tidak ada satu pun kata maritim disebut di dalamnya.

Hal ini menjadi sebuah paradoks sebab sebelumnya Presiden Jokowi sangat menekankan visi Poros Maritim Dunia. Namun, tampaknya diplomasi Indonesia kembali terjebak ke dalam "sea-blindness".

Advokasi isu keamanan maritim di DK PBB

Dalam kaitan ini, masih belum terlambat bagi Indonesia untuk mulai mengalibrasikan isu keamanan maritim masuk di dalam isu prioritas yang akan diangkat di DK PBB. Sebagai sebuah negara kepulauan besar, Indonesia tentunya memiliki kredensial untuk mengadvokasi isu ini di PBB.

Setidaknya ada tiga isu keamanan maritim yang dapat menjadi perhatian Indonesia untuk diadvokasi di DK PBB. Pertama, Indonesia memiliki posisi tawar sangat kuat untuk mengangkat isu bersama dalam penanggulangan ancaman keamanan maritim non-tradisional, seperti pembajakan (piracy), illegal fishing, dan penyelundupan manusia.

Dari isu-isu ini, pembajakan menjadi suatu tren ancaman yang meningkat di kawasan Asia Tenggara. Meski kini ancaman pembajakan secara global menurun (dari 303 kejadian pada 2015 menjadi 221 pada 2016), kawasan Asia Tenggara telah menjadi hotbed baru bagi ancaman pembajakan ini.

Sebanyak 68 pembajakan telah terjadi di Laut China Selatan dan 16 kasus perampokan kapal dan penculikan terjadi di Laut Sulu-Sulawesi di tahun 2016.

Karakteristik ancaman pembajakan di kawasan Asia Tenggara pun dinilai berbeda dari yang umumnya terjadi di Somalia. Pembajakan di Asia Tenggara dilakukan lebih terorganisasi dan dengan tujuan membajak kapal-kapal pengangkut minyak untuk dijual di pasar gelap.

Dalam hal ini, tentunya perlu pendekatan baru dalam menangani isu pembajakan, seperti meningkatkan patroli laut gabungan, aerial surveillance, dan intelligence sharing.

Kedua, Indonesia harus dapat memaksimalkan keanggotaannya di DK PBB untuk menunjukkan komitmen dalam membangun Angkatan Laut dengan visi green-water-navy.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X