Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPI

Perhimpunan Pelajar Indonesia (www.ppidunia.org)

Saatnya Indonesia Mengangkat Isu Maritim dalam Dewan Keamanan PBB

Kompas.com - 14/06/2018, 16:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA Jumat (8/6/2018), Indonesia kembali menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) setelah Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak mengumumkan hasil pemungutan suara yang berlangsung secara rahasia.

Indonesia meraih 144 dukungan dari 190 negara yang memberikan suara di sidang plenary di New York tersebut, mengungguli Maladewa yang mendapatkan 46 dukungan.

Keberhasilan ini merupakan kali keempat Indonesia menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB sebagai representasi dari grup Asia Pasifik. Sebelumnya, Indonesia pernah mencapai hal yang sama pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Capaian ini tentu saja merupakan sebuah bentuk keberhasilan diplomasi Indonesia yang telah dibangun sebelumnya untuk senantiasa membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia.

Keberhasilan Indonesia menduduki satu dari sepuluh kursi anggota tidak tetap DK PBB ini juga merupakan sebuah jawaban bahwa peran internasional Indonesia tidak pernah memudar bahwa Indonesia akan selalu menjadi bagian dari solusi dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi selepas pemilihan pun langsung menegaskan bahwa Indonesia akan membawa empat isu prioritas dalam keanggotaannya di DK PBB yang akan dimulai 1 Januari 2019.

Keempat isu tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Indonesia akan berperan dalam mendorong ekosistem global yang damai dan stabil, yang direfleksikan lewat upaya peacekeeping dan peacebuilding, termasuk dalam mendorong keterlibatan kesetaraan gender di dalamnya;

(2) Indonesia akan mendorong dialog yang berkesinambungan antara DK PBB dan organisasi regional sebagai bentuk conflict prevention;

(3) Indonesia akan membangun kerjasama global untuk merealisasikan visi Sustainable Development Goals pada 2030;

(4) Indonesia akan membangun pendekatan komprehensif untuk mengatasi isu terorisme dan radikalisme hingga ke akarnya.

Keempat isu prioritas ini tidak dapat disangkal merupakan isu-isu yang perlu terus disuarakan. Indonesia pun telah membangun kredensial yang baik di dalam keempat isu tersebut.

Namun, terlepas dari keempat isu tersebut, ada satu isu penting yang seharusnya dapat turut disuarakan oleh Indonesia, terutama mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yakni isu keamanan maritim.

Keamanan maritim dan poros maritim dunia

Presiden Joko Widodo di dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2014 mengangkat jargon "Jalesveva Jayamahe" atau "Di Laut Kita Jaya". Indonesia tidak boleh lagi memunggungi lautan dan harus melihat lautan sebagai potensi utama Indonesia yang perlu dibangun ke depan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

Whats New
Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com