Saatnya Indonesia Mengangkat Isu Maritim dalam Dewan Keamanan PBB

PADA Jumat (8/6/2018), Indonesia kembali menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) setelah Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak mengumumkan hasil pemungutan suara yang berlangsung secara rahasia.

Indonesia meraih 144 dukungan dari 190 negara yang memberikan suara di sidang plenary di New York tersebut, mengungguli Maladewa yang mendapatkan 46 dukungan.

Keberhasilan ini merupakan kali keempat Indonesia menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB sebagai representasi dari grup Asia Pasifik. Sebelumnya, Indonesia pernah mencapai hal yang sama pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Capaian ini tentu saja merupakan sebuah bentuk keberhasilan diplomasi Indonesia yang telah dibangun sebelumnya untuk senantiasa membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia.

Keberhasilan Indonesia menduduki satu dari sepuluh kursi anggota tidak tetap DK PBB ini juga merupakan sebuah jawaban bahwa peran internasional Indonesia tidak pernah memudar bahwa Indonesia akan selalu menjadi bagian dari solusi dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi selepas pemilihan pun langsung menegaskan bahwa Indonesia akan membawa empat isu prioritas dalam keanggotaannya di DK PBB yang akan dimulai 1 Januari 2019.

Keempat isu tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Indonesia akan berperan dalam mendorong ekosistem global yang damai dan stabil, yang direfleksikan lewat upaya peacekeeping dan peacebuilding, termasuk dalam mendorong keterlibatan kesetaraan gender di dalamnya;

(2) Indonesia akan mendorong dialog yang berkesinambungan antara DK PBB dan organisasi regional sebagai bentuk conflict prevention;

(3) Indonesia akan membangun kerjasama global untuk merealisasikan visi Sustainable Development Goals pada 2030;

(4) Indonesia akan membangun pendekatan komprehensif untuk mengatasi isu terorisme dan radikalisme hingga ke akarnya.

Keempat isu prioritas ini tidak dapat disangkal merupakan isu-isu yang perlu terus disuarakan. Indonesia pun telah membangun kredensial yang baik di dalam keempat isu tersebut.

Namun, terlepas dari keempat isu tersebut, ada satu isu penting yang seharusnya dapat turut disuarakan oleh Indonesia, terutama mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yakni isu keamanan maritim.

Keamanan maritim dan poros maritim dunia

Presiden Joko Widodo di dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2014 mengangkat jargon "Jalesveva Jayamahe" atau "Di Laut Kita Jaya". Indonesia tidak boleh lagi memunggungi lautan dan harus melihat lautan sebagai potensi utama Indonesia yang perlu dibangun ke depan.