Saatnya Indonesia Mengangkat Isu Maritim dalam Dewan Keamanan PBB

PADA Jumat (8/6/2018), Indonesia kembali menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) setelah Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak mengumumkan hasil pemungutan suara yang berlangsung secara rahasia.

Indonesia meraih 144 dukungan dari 190 negara yang memberikan suara di sidang plenary di New York tersebut, mengungguli Maladewa yang mendapatkan 46 dukungan.

Keberhasilan ini merupakan kali keempat Indonesia menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB sebagai representasi dari grup Asia Pasifik. Sebelumnya, Indonesia pernah mencapai hal yang sama pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Capaian ini tentu saja merupakan sebuah bentuk keberhasilan diplomasi Indonesia yang telah dibangun sebelumnya untuk senantiasa membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia.

Keberhasilan Indonesia menduduki satu dari sepuluh kursi anggota tidak tetap DK PBB ini juga merupakan sebuah jawaban bahwa peran internasional Indonesia tidak pernah memudar bahwa Indonesia akan selalu menjadi bagian dari solusi dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi selepas pemilihan pun langsung menegaskan bahwa Indonesia akan membawa empat isu prioritas dalam keanggotaannya di DK PBB yang akan dimulai 1 Januari 2019.

Keempat isu tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Indonesia akan berperan dalam mendorong ekosistem global yang damai dan stabil, yang direfleksikan lewat upaya peacekeeping dan peacebuilding, termasuk dalam mendorong keterlibatan kesetaraan gender di dalamnya;

(2) Indonesia akan mendorong dialog yang berkesinambungan antara DK PBB dan organisasi regional sebagai bentuk conflict prevention;

(3) Indonesia akan membangun kerjasama global untuk merealisasikan visi Sustainable Development Goals pada 2030;

(4) Indonesia akan membangun pendekatan komprehensif untuk mengatasi isu terorisme dan radikalisme hingga ke akarnya.

Keempat isu prioritas ini tidak dapat disangkal merupakan isu-isu yang perlu terus disuarakan. Indonesia pun telah membangun kredensial yang baik di dalam keempat isu tersebut.

Namun, terlepas dari keempat isu tersebut, ada satu isu penting yang seharusnya dapat turut disuarakan oleh Indonesia, terutama mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yakni isu keamanan maritim.

Keamanan maritim dan poros maritim dunia

Presiden Joko Widodo di dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2014 mengangkat jargon "Jalesveva Jayamahe" atau "Di Laut Kita Jaya". Indonesia tidak boleh lagi memunggungi lautan dan harus melihat lautan sebagai potensi utama Indonesia yang perlu dibangun ke depan.

Pada kesempatan KTT ASEAN di Myanmar, Presiden Jokowi menyampaikan visi besar Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia dengan lima pilar di dalamnya, yaitu identitas maritim, sumber daya maritim, infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritime.

Visi Poros Maritim Dunia ini dinilai sangat tepat karena mengembalikan kodrat Indonesia sebagai negara yang berada di titik tumpu dua Samudera besar dunia, Pasifik dan Hindia.

AFP PHOTO/DON EMMERT Dari kiri ke kanan, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas; Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Lindiwe Sisulu; Menteri Luar Negeri Republik Dominika Miguel Vargas; Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders; berpose bersama setelah kelima negara terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020 pada Jumat (8/6/2018) dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Kini sekitar dua per tiga dari total perdagangan minyak dunia dengan nilai lebih dari 5,4 triliun dollar AS melewati Selat Malaka menuju Laut Tiongkok Selatan.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh ekonomi dunia memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan pelayaran di jalur perdagangan laut ini.

Perhatian dan tentunya koordinasi yang baik antarnegara, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, menjadi demikian penting dalam menjaga stabilitas di jalur perdagagan laut ini.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dilewati tiga jalur perdagangan laut dunia dan beberapa choke points, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, tentunya juga memiliki kepentingan yang demikian besar untuk menjaga keamanan maritim dunia.

Sayangnya, isu keamanan maritim ini masih belum termasuk ke dalam isu prioritas yang akan diangkat Indonesia di DK PBB. Bahkan dalam aide memoir Indonesia di DK PBB, tidak ada satu pun kata maritim disebut di dalamnya.

Hal ini menjadi sebuah paradoks sebab sebelumnya Presiden Jokowi sangat menekankan visi Poros Maritim Dunia. Namun, tampaknya diplomasi Indonesia kembali terjebak ke dalam "sea-blindness".

Advokasi isu keamanan maritim di DK PBB

Dalam kaitan ini, masih belum terlambat bagi Indonesia untuk mulai mengalibrasikan isu keamanan maritim masuk di dalam isu prioritas yang akan diangkat di DK PBB. Sebagai sebuah negara kepulauan besar, Indonesia tentunya memiliki kredensial untuk mengadvokasi isu ini di PBB.

Setidaknya ada tiga isu keamanan maritim yang dapat menjadi perhatian Indonesia untuk diadvokasi di DK PBB. Pertama, Indonesia memiliki posisi tawar sangat kuat untuk mengangkat isu bersama dalam penanggulangan ancaman keamanan maritim non-tradisional, seperti pembajakan (piracy), illegal fishing, dan penyelundupan manusia.

Dari isu-isu ini, pembajakan menjadi suatu tren ancaman yang meningkat di kawasan Asia Tenggara. Meski kini ancaman pembajakan secara global menurun (dari 303 kejadian pada 2015 menjadi 221 pada 2016), kawasan Asia Tenggara telah menjadi hotbed baru bagi ancaman pembajakan ini.

Sebanyak 68 pembajakan telah terjadi di Laut China Selatan dan 16 kasus perampokan kapal dan penculikan terjadi di Laut Sulu-Sulawesi di tahun 2016.

Karakteristik ancaman pembajakan di kawasan Asia Tenggara pun dinilai berbeda dari yang umumnya terjadi di Somalia. Pembajakan di Asia Tenggara dilakukan lebih terorganisasi dan dengan tujuan membajak kapal-kapal pengangkut minyak untuk dijual di pasar gelap.

Dalam hal ini, tentunya perlu pendekatan baru dalam menangani isu pembajakan, seperti meningkatkan patroli laut gabungan, aerial surveillance, dan intelligence sharing.

Kedua, Indonesia harus dapat memaksimalkan keanggotaannya di DK PBB untuk menunjukkan komitmen dalam membangun Angkatan Laut dengan visi green-water-navy.

Visi green-water-navy sendiri telah tercantum di dalam dokumen Minimum Essential Force (MEF) 2024 sebagai bagian modernisasi militer.

Green-water-navy adalah sebuah visi untuk memiliki Angkatan laut yang dapat melakukan kontrol laut Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) secara efektif dan memiliki power projection berskala regional.

Untuk itu, komitmen yang harus dibangun di DK PBB seharusnya tidak hanya meningkatkan jumlah pasukan penjaga perdamaian Indonesia menjadi 4.000 personel pada 2019. Indonesia juga harus berkomitmen mengirimkan kapal-kapal Angkatan Laut dalam menjaga keamanan pelayaran di kawasan.

Dengan mengangkat visi green-water-navy di DK PBB, Indonesia juga memiliki kesempatan besar dalam membangun kerja sama modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan negara sahabat, utamanya dalam mendorong terwujudnya transfer of technology based joint production.

Ketiga, keanggotaan Indonesia di DK PBB juga harus dijadikan momentum untuk kembali mengangkat konsep Indo-Pasifik dan berperan dalam mengajukan "rules of engagement" di Samudera Hindia dan Pasifik.

Ini merupakan momentum besar untuk kembali mengangkat hasil-hasil Jakarta Concord yang disepakati saat pertemuan IORA 2017, di mana ketika itu Indonesia menjadi Chairman.

Sebagai perwakilan dari grup Asia Pasifik, Indonesia juga memiliki posisi diplomasi kuat untuk membangun jalur komunikasi informal di antara negara besar di kawasan, yakni Jepang, China, India, dan Australia, sebagai bagian dalam membentuk poros stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Sebagai satu-satunya negara maritim di antara Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia seharusnya memanfaatkan identitas maritimnya tersebut untuk memainkan peran konstruktif dalam menanggulangi meningkatnya isu-isu keamanan maritim global.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip UNCLOS dalam melakukan diplomasi maritim, maka dua tahun keanggotaan Indonesia di DK PBB ini akan dapat membawa manfaat yang demikian besar.

Tentu saja, advokasi terhadap isu keamanan maritim ini tidak akan mengikis empat isu prioritas lain yang telah dicanangkan sebelumnya.

Namun, seyogianya visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sudah saatnya Indonesia beranjak dari hanya mengedepankan identitas sebagai negara demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar di dunia semata.

Ini saatnya Indonesia mengedepankan identitasnya sebagai negara kepulauan terbesar dengan cara turut mengadvokasi isu keamanan maritim di DK PBB. Indonesi, bisa!

Pandu Utama Manggala, MA, M.Dipl
Kandidat di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo Jepang. Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia).