JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) akan memperketat pengadaan barang dan jasa untuk transmisi dan distribusi listrik.
Dengan strategi itu, PLN mengklaim Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dipakai untuk transmisi maupun distribusi ketenagalistrikan bisa semakin meningkat. Dengan demikian, PLN bisa melakukan efisiensi pengadaan sampai 15 persen.
"Malahan bisa lebih 15 persen efisiensinya. Kita juga kan inginnya TKDN terus meningkat dalam hal ini," kata Direktur Perencanaan Korporat PLN Syovfi Felienty Roekman dikutip dari Kontan.co.id, Rabu (20/6/2018).
Saat ini, PLN memilih skema Man Transmision Unit (MTU) dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk transmisi dan distribusi. Dengan begitu, semua proses pengadaannya ditangani oleh PLN Pusat.
(Baca: Sebelum Tambah Subsidi, Sri Mulyani Teliti Keuangan PLN dan Pertamina)
Sementara itu, unit-unit PLN ditugaskan untuk melaksanakan pemasangan, services dan installment transmisi, juga distribusi pembangkit.
"Seperti trafonya sudah dibeli di pusat, GIS juga sudah di sana, underground cable, overhead line, dan juga tower-nya," kata Syovfi.
Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTG/MG MPP) Ternate, Maluku Utara berkapasitas 30 MW mulai beroperasi, Minggu (18/3/2018)Rencananya transmisi listrik dibangun dengan daya bervariasi mulai dari 500 Kilovolt (Kv), 270 Kv, 150 Kv, hingga 100 Kv.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir memerkirakan rencana pembangunan transmisi listrik bakal menelan investasi hingga Rp 40 triliun.
(Baca: Biaya Sambung Listrik di Daerah 3T Mencapai 150 Kali Lipat dari Jawa)
Menurut Syovfi, pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dalam lima tahun terakhir adalah pengadaan trafo listrik.
