Pro Kontra Kebijakan Integrasi Jalan Tol JORR

JAKARTA, KOMPAS.com - Integrasi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) dengan ruas Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami dan Akses Tanjung Priok masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Masyarakat khususnya pengguna Jalan Tol JORR menganggap hal tersebut sebagai kebijakan untuk menaikkan tarif tol tersebut.

Berkaitan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah anggapan tersebut.

"Yang ditangkap masyarakat adalah kenaikan tarif, padahal bukan itu yang kita tekankan, melainkan adalah integrasi," kata Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto saat jumpa pers di Media Center Kementerian PUPR, Kamis (21/6/2018).

(Baca: Menko Darmin: Pro dan Kontra Kenaikan Tarif Tol Lumrah)

Adapun integrasi tarif yang dimaksud Arie adalah dengan menyederhanakan jumlah transaksi pembayaran tol di JORR.

Arie menyatakan, sebelum diintegrasikan para pengguna wajib melakukan transaksi pembayaran tol sebanyak tiga kali mengingat bahwa Jalan Tol JORR dioperasikan oleh tiga badan usaha jalan tol (BUJT).

Ketiga transaksi itu dilakukan di tiga ruas jalan yang ada di Tol JORR. Pertama di Seksi I dari Penjaringan-Kebon Jeruk sepanjang 9,5 kilometer oleh PT Jakarta Lingkar Barat (JLB) dengan tarif Rp 7.500 untuk kendaraan golongan I.

Kemudian di Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan) dengan total panjang 45,37 kilometer yang dikelola oleh PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dengan tarif Rp 9.500.

(Baca: Pemerintah Belum Pastikan Waktu Integrasi Tarif Tol JORR)