Pajak UMKM 0,5 Persen Bisa Dongkrak Kegiatan Bisnis

Kompas.com - 22/06/2018, 21:41 WIB
Presiden Joko Widodo saat meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif pajak penghasilan final untuk pelaku UMKM di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/6/2018). Dokumentasi Direktorat Jenderal PajakPresiden Joko Widodo saat meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif pajak penghasilan final untuk pelaku UMKM di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com -  Penerapan tarif pajak penghasilan final bagi usaha mikro kecil menengah sebesar 0,5 persen dinilai bisa mendorong kegiatan bisnis para pelaku usaha kecil.

"Kebijakan pajak ini dapat menjadi insentif dan perangsang bagi pelaku UMKM agar usahanya semakin tumbuh, berkembang, dan maju," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Dia menyebutkan, revisi kebijakan tarif PPh Final, dari sebelumnya sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen ini, juga bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum agar terjadi penambahan basis pajak dari penerapan pajak UMKM yang lebih ramah dan adil.

Selain itu, revisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tarif PPh Final ini juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak (WP) untuk memilih antara skema final maupun skema normal dan kemudahan untuk memanfaatkan insentif ini dalam jangka waktu tiga hingga tujuh tahun.

Baca juga: Presiden Jokowi Umumkan Revisi Pajak UMKM 0,5 Persen

"Skema ini dinilai cukup untuk mengedukasi wajib pajak agar mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, sekaligus menutup celah untuk melakukan penghindaran pajak melalui skenario menjadi pelaku UMKM 'abadi' dengan memecah usaha," katanya.

Namun, dia mengakui pemberian insentif pajak ini juga merupakan pengorbanan karena berpotensi menggerus penerimaan pajak dalam jangka pendek, sebanyak kurang lebih Rp 2,5 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yustinus mengharapkan pemerintah melakukan kampanye maupun sosialisasi secara masif dan terkoordinasi dengan baik agar kebijakan ini berjalan efektif, dengan melibatkan pemerintah daerah, otoritas moneter, asosiasi usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

"Tak berhenti di situ, fasilitas berupa sistem akuntansi UKM yang lebih sederhana dan ramah, aplikasi pembukuan, sistem pembayaran dan pelaporan pajak, dan prasarana teknologi informasi yang mumpuni patut mendapat perhatian lebih besar," sebut dia.

Penegakan hukum yang selektif dan terukur, tambah dia, juga harus dilakukan untuk menciptakan dampak kepatuhan yaitu kepada WP yang berlindung pada kebijakan pajak bagi UMKM ini demi kepentingan pribadi dan niat mengelabui negara.

"Khusus untuk sektor e-commerce, ini adalah momentum yang tepat untuk segera menerbitkan aturan pajak e commerce yang jelas dan adil," ujar Yustinus.

Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X