Pengamat: KPPU Tidak Bisa Bekerja di Bawah Pemerintah

Kompas.com - 25/06/2018, 20:15 WIB
Pengamat ekonomi sekaligus mantan Komisioner KPPU Faisal Basri saat diskusi dengan media di Jakarta, Senin (25/6/2018). KOMPAS.com/RIDWAN AJI PITOKOPengamat ekonomi sekaligus mantan Komisioner KPPU Faisal Basri saat diskusi dengan media di Jakarta, Senin (25/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri tak setuju jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) bekerja langsung di bawah pemerintah. Langkah itu dinilainya mampu mengganggu independensi KPPU.

"Harus ada sekat yang jelas memisahkan antara pemerintah dengan KPPU. KPPU harus tetap jadi lembaga yang independen," kata Faisal saat ditemui di Jakarta, Senin (25/6/2018).

Menurut Faisal, KPPU sama sekali tak boleh mendapatkan perintah ataupun intervensi dari pemerintah.

Sebagai mantan komisioner KPPU, Faisal juga mengharamkan KPPU untuk datang ketika dipanggil oleh pemerintah.

Baca: Sektor Pangan Jadi Fokus Pengawasan KPPU

"Kami dulu sekalipun dipanggil (Kementerian) Perdagangan enggak mau. Kami bukan anak buah Perdagangan, kami bukan subordinat perdagangan. Kalau butuh ya datang langsung ke kantor KPPU," ujar Faisal.

KPPU berpotensi melakukan tebang pilih kasus persaingan usaha jika bekerja di bawah pemerintah.

Pemerintah, imbuhnya, akan bisa mengatur kasus persaingan usaha mana yang bisa ditangani dan tidak oleh KPPU.

"Kalau sudah begitu kan bahaya. Independensi bisa hilang," katanya.

(Baca: Usai Dilantik Jokowi, KPPU Minta Pemerintah Perkuat Kelembagaannya)

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X