Pengamat: KPPU Tidak Bisa Bekerja di Bawah Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri tak setuju jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja langsung di bawah pemerintah. Langkah itu dinilainya mampu mengganggu independensi KPPU.

"Harus ada sekat yang jelas memisahkan antara pemerintah dengan KPPU. KPPU harus tetap jadi lembaga yang independen," kata Faisal saat ditemui di Jakarta, Senin (25/6/2018).

Menurut Faisal, KPPU sama sekali tak boleh mendapatkan perintah ataupun intervensi dari pemerintah.

Sebagai mantan komisioner KPPU, Faisal juga mengharamkan KPPU untuk datang ketika dipanggil oleh pemerintah.

Baca: Sektor Pangan Jadi Fokus Pengawasan KPPU

"Kami dulu sekalipun dipanggil (Kementerian) Perdagangan enggak mau. Kami bukan anak buah Perdagangan, kami bukan subordinat perdagangan. Kalau butuh ya datang langsung ke kantor KPPU," ujar Faisal.

KPPU berpotensi melakukan tebang pilih kasus persaingan usaha jika bekerja di bawah pemerintah.

Pemerintah, imbuhnya, akan bisa mengatur kasus persaingan usaha mana yang bisa ditangani dan tidak oleh KPPU.

"Kalau sudah begitu kan bahaya. Independensi bisa hilang," katanya.

(Baca: Usai Dilantik Jokowi, KPPU Minta Pemerintah Perkuat Kelembagaannya)

Faisal kemudian mencontohkan KPPU di Jerman atau Bundeskartellamt yang sama sekali tidak mau diintervensi oleh pemerintah.

Ketika Jerman masih terbelah menjadi Barat dan Timur, kantor pusat pemerintahannya ada di sebuah kota bernama Bonn. Sedangkan kantor pusat Bundeskartellamt ada di Berlin.

"Namun, begitu Jerman bersatu, ibu kota dan pusat pemerintahan pindah ke Berlin. Nah Bundeskartellamt justru memindahkan kantor pusatnya ke Bonn, menempati bekas istana negara dulu. Begitu seharusnya KPPU," terang Faisal.

KPPU terancam

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita disinyalir ingin menghapus keberadaan KPPU.

Dalam daftar invetarisasi masalah (DIM) revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada poin 19 terdapat usulan Mendag menghapus definisi tentang Komisi Persaingan Usaha (KPP) dan diganti dengan nomenklatur lembaga pemerintah yang mengawasi persaingan tidak sehat.