Melihat Detil Aturan Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen

Kompas.com - 26/06/2018, 09:08 WIB
Presiden Joko Widodo saat meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif pajak penghasilan final untuk pelaku UMKM di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/6/2018). Dokumentasi Direktorat Jenderal PajakPresiden Joko Widodo saat meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif pajak penghasilan final untuk pelaku UMKM di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada Jumat (22/6/2018) lalu telah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu.

Aturan itu diperkenalkan sebagai revisi PPh final untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dari yang tarifnya 1 persen jadi 0,5 persen. Tarif PPh final 1 persen sebelumnya tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan salinan PP 23/2018 yang diterima Kompas.com, tertera beberapa poin penting dari aturan ini yang berlaku sebagai ketentuan utama.

Poin tersebut adalah pihak yang dikenakan peraturan ini adalah WP Orang Pribadi dan Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

Baca juga: Presiden Jokowi Umumkan Revisi Pajak UMKM 0,5 Persen

Kriteria WP yang dikenakan PP 23/2018 ini adalah mereka dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.

PP ini juga mengatur ketentuan tarif PPh final 0,5 persen memiliki jangka waktu pengenaan, yakni 7 tahun bagi WP Orang Pribadi; 4 tahun bagi WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan firma; serta 3 tahun untuk perseroan terbatas.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun hitungan omzet yang jadi acuan dikenakan tarif PPh final 0,5 persen adalah omzet per bulan. Jika dalam perjalanannya omzet WP melebihi Rp 4,8 miliar, maka tarif yang sama 0,5 persen tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak WP tersebut selesai.

PP 23/2018 ditetapkan pada 8 Juni 2018 lalu dan dinyatakan berlaku mulai 1 Juli 2018. Berlakunya PP 23/2018 sekaligus mencabut seluruh ketentuan dari aturan yang lama, PP 46/2013.

Prioritas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan prioritas PP 23/2018 adalah untuk mengembangkan dunia usaha sekaligus mempermudah WP menunaikan kewajiban perpajakannya.

Penurunan tarif dari 1 persen menjadi 0,5 persen diyakini mengurangi beban pajak sehingga pelaku usaha bisa meningkatkan kemampuan ekonomi mereka untuk mengembangkan usahanya masing-masing.

"Tarif yang rendah juga diharapkan dapat membuat masyarakat semakin terdorong terjun ke dunia usaha. Selain itu, tarif rendah juga bisa mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat," kata Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati, dua hari lalu.

Penguatan basis data perpajakan semakin dikejar sejalan dengan persiapan keikutsertaan Indonesia dalam program pertukaran data internasional untuk kepentingan perpajakan, atau dikenal dengan Automatic Exchange of Information (AEoI). Indonesia akan melaksanakan AEoI pada September 2018.

Setelah basis data perpajakan kuat dan sistem IT Direktorat Jenderal Pajak makin baik, kerja petugas pajak ke depan akan lebih efektif.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebut, pihaknya akan lebih mudah memetakan mana WP patuh dan yang tidak sehingga akan ada perbedaan perlakuan sesuai dengan tingkat kepatuhan masing-masing WP.

Kompas TV Penolakan ini terjadi saat presiden meluncurkan pajak 0,5 persen di Gedung Jatim Expo, Surabaya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Nadin Amizah Rilis Album Mini | Ketika Isyana Sarasvati Kembali ke Khittah | 30 Tahun Album Smashing Pumpkins 'Gish'

[KURASI KOMPASIANA] Nadin Amizah Rilis Album Mini | Ketika Isyana Sarasvati Kembali ke Khittah | 30 Tahun Album Smashing Pumpkins "Gish"

Rilis
Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online dari Handphone

Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online dari Handphone

Work Smart
Mentan Syahrul Sebut Provinsi Bali Jadi Simbol Pertanian Maju

Mentan Syahrul Sebut Provinsi Bali Jadi Simbol Pertanian Maju

Whats New
Baru Capai 37 Persen, Luhut Minta Semua Pihak Fokus Kejar Target UMKM Go Digital

Baru Capai 37 Persen, Luhut Minta Semua Pihak Fokus Kejar Target UMKM Go Digital

Whats New
Tips Investasi Emas sebagai Diversifikasi Aset

Tips Investasi Emas sebagai Diversifikasi Aset

Earn Smart
Ini 3 Strategi agar Bisnis Bertahan Hadapi Perubahan Tren

Ini 3 Strategi agar Bisnis Bertahan Hadapi Perubahan Tren

Smartpreneur
Cara Mengikuti Lelang Online di lelang.go.id

Cara Mengikuti Lelang Online di lelang.go.id

Whats New
IHSG dalam Sepekan Merosot 1,41 Persen, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp 7.108,5 Triliun

IHSG dalam Sepekan Merosot 1,41 Persen, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp 7.108,5 Triliun

Whats New
UKM Ekspor Tempe ke Jepang, Mendag: Makanan Indonesia Makin Mendunia

UKM Ekspor Tempe ke Jepang, Mendag: Makanan Indonesia Makin Mendunia

Whats New
Indikasi Geografis: No Reputation, No Quality, No Price

Indikasi Geografis: No Reputation, No Quality, No Price

Whats New
Pendanaan Jadi PR Krusial Proyek Tol Yogyakarta-Bawen, Apa Solusinya?

Pendanaan Jadi PR Krusial Proyek Tol Yogyakarta-Bawen, Apa Solusinya?

Whats New
Manfaatkan Shopee, Mitraanda88 Wujudkan Mimpi Jangkau Pasar Mancanegara

Manfaatkan Shopee, Mitraanda88 Wujudkan Mimpi Jangkau Pasar Mancanegara

Smartpreneur
Asah 6 Skill Berikut agar Pelaku UMKM Mampu Bersaing di Ranah Digital

Asah 6 Skill Berikut agar Pelaku UMKM Mampu Bersaing di Ranah Digital

Whats New
Kisah Bittersweet by Najla, dari Hobi hingga Punya Banyak Reseller

Kisah Bittersweet by Najla, dari Hobi hingga Punya Banyak Reseller

Smartpreneur
Mengenal 5 Aset Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar

Mengenal 5 Aset Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X