Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyaluran Dana Desa Terlambat, Realisasi Akhir Mei Jadi Lebih Rendah

Kompas.com - 26/06/2018, 15:04 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melalui laporan realisasi APBN 2018 per akhir Mei mencatat realisasi penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 20,66 triliun.

Angka ini tercatat lebih rendah Rp 7,53 triliun dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 28,19 triliun.

Berdasarkan laporan realisasi APBN 2018, rendahnya realisasi penyaluran Dana Desa salah satunya disebabkan pemerintah daerah masih fokus pada penyaluran tahap I sebesar 20 persen dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD).

Hal itu membuat penyaluran tahap II sebesar 40 persen mengalami keterlambatan.

(Baca: Transfer ke Daerah dan Dana Desa Melambat)

Penyebab lainnya, adanya perubahan kebijakan pelaksanaan program Padat Karya Tunai di desa, di mana 30 persen Dana Desa bidang pembangunan wajib digunakan untuk upah tenaga kerja.

Kebijakan ini memerlukan perubahan APBDes sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap I yang berdampak pada terhambatnya penyaluran tahap II.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah berupaya mengatasi masalah tersebut.

(Baca: Jokowi Akan Ubah Desain Dana Desa pada Tahun 2018)

 

Bahkan, pihaknya memperkirakan capaian penyaluran Dana Desa untuk semester I tahun ini bisa lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dimajukannya batas akhir penyaluran Dana Desa tahap I dan II jadi paling lambat bulan Juni akan membuat capaian kinerja semester I tahun ini lebih besar ketimbang kinerja penyaluran tahun lalu," kata Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com