Kerja Saat Libur Pilkada Tak Dapat Uang Lembur, Karyawan Bisa Lapor ke Disnaker

Kompas.com - 27/06/2018, 13:12 WIB
Ilustrasi Thinkstockphotos.comIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha membayar uang lembur karyawan yang tetap bekerja pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 85 ayat 3 UUK Nomor 13 Tahun 2013. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sahat Sinurat mengatakan, pegawai bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan jika tidak menerima menerima haknya tersebut.

"Pegawai dapat membuat pengaduan untuk mendapatkan penyelesaian melalui Disnaker di mana pekerja bekerja," ujar Sahat kepaa Kompas.com, Rabu (27/6/2018).

Baca: Menaker: Karyawan yang Bekerja Saat Pilkada Wajib Diberi Upah Lembur

Kementerian Ketenagakerjaan tidak menyediakan hotline untuk pengafuan tersebut. Penyelesaian bisa dilakukan di daerah masing-masing dengan melampirkan beberapa syarat. Pertama, kata Sahat, pengadu membuat pengaduan tertulis beserta kronologi kejadian.

"Uraikan atau jelaskan antara lain perusahaan tempat kerja dan keluhannya," kata Sahat.

Kemudian, pengadu juga harus memiliki bukti saat melapor. Salah satunya membawa bukti adanya surat perintah lembur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagi pengusaha yang tak memberi uang lembur ke pegawaimya, ada sanksi yang mengancam. Sanksi diatur dalam Pasal 187 UUK nomor 13 Tahun 2013.

Dalam pasal tersebut disebutkan bagi yang melanggar ketentuan, maka dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat satu bulan dan maksimal 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan maksimal Rp 100 juta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani keputusan presiden yang mengatur pada Rabu, 27 Juni 2018, sebagai hari libur nasional. Libur nasional ini diterapkan karena adanya pemungutan suara Pilkada Serentak 2018.

Ada 171 daerah yang akan berpartisipasi. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, kebijakan libur nasional dilakukan dengan pertimbangan pekerja-pekerja yang memiliki hak pilih namun bekerja di luar daerah pemilihan.

Selain itu, alasan lainnya agar karyawan tak bolos kerja dengan alasan harus nyoblos saat Pilkada.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.