Kewajiban Uang Lembur Untuk Karyawan yang Bekerja Saat Libur Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengeluarkan surat edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

Dalam salah satu poin disebutkan bahwa pengusaha wajib membayar uang lembur bagi pekerja yang tetap masuk pada saat hari pemungutan suara. Sebab, Presiden Joko Widodo telah menetapkan hari tersebut sebagai hari libur nasional.

Baca: Menaker: Karyawan yang Bekerja Saat Pilkada Wajib Diberi Upah Lembur

Kewajiban itu termuat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 85 ayat 3.

Pasal tersebut berbunyi, "pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur".

Sebagai konsekuensinya, jika pengusaha mengabaikan hak pegawai berupa uang lembur, akan dikenakan sanksi. Undang-undang Ketenagakerjaan juga mengatur sanksi tersebut.

"Sanksinya diatur dalam Pasal 187 UUK," ujar Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sahat Sinurat kepada Kompas.com, Rabu (27/6/2018).

Dalam pasal tersebut disebutkan bagi yang melanggar ketentuan, maka dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat satu bulan dan maksimal 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan maksimal Rp 100 juta.

Sahat menambahkan, pegawai yang tak menerima haknya bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

"Pegawai dapat membuat pengaduan untuk mendapatkan penyelesaian melalui Disnaker di mana pekerja bekerja," kata Sahat.

Kementerian Ketenagakerjaan tidak menyediakan hotline untuk pengaduan tersebut.

Penyelesaian bisa dilakukan di daerah masing-masimg dengan melampirkan beberapa syarat. Pertama, pengadu membuat pengaduan tertulis beserta kronologi kejadian.

"Uraikan atau jelaskan antara lain perusahaan tempat kerja dan keluhannya," kata Sahat.

Kemudian, pengadu juga harus memiliki bukti saat melapor. Salah satunya membawa bukti adanya surat perintah lembur.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani keputusan presiden yang mengatur pada Rabu, 27 Juni 2018, sebagai hari libur nasional. Libur nasional ini diterapkan karena adanya pemungutan suara Pilkada Serentak 2018.

Ada 171 daerah yang akan berpartisipasi. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, kebijakan libur nasional dilakukan dengan pertimbangan pekerja-pekerja yang memiliki hak pilih namun bekerja di luar daerah pemilihan.

Selain itu, alasan lainnya agar karyawan tak bolos kerja dengan alasan harus nyoblos saat Pilkada.