Awal Agustus, Pelonggaran Kebijakan LTV BI Resmi Berlaku

Kompas.com - 29/06/2018, 17:07 WIB
Gubernur BI Perry Warjiyo selepas halalbihalal di Kompleks Gedung BI, Jakarta, Jumat (22/6/2018). KOMPAS.com/RIDWAN AJI PITOKOGubernur BI Perry Warjiyo selepas halalbihalal di Kompleks Gedung BI, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk melonggarkan pengaturan Loan To Value (LTV) dan Financing To Value (FTV) dan akan diterapkan pada sektor properti pada 1 Agustus 2018 mendatang.

Beberapa pelonggaran tersebut meliputi aspek pelonggaran rasio LTV untuk kredit properti dan rasio FTV untuk pembiayaan properti. Selain itu, Bi juga melakukan pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden, dan juga penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit atau pun pembiayaan.

"Kebijakan diharapkan dapat mendukung kinerja sektor properti yang saat ini masih memiliki potensi akselerasi dan dampak pengganda cukup besar terhadap perekonomian," ujar Gubernur Bank Indonesia saat Konferensi Pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Jumat (29/6/2018).

Perry menjelaskan, relaksasi makropurdensial LTV bisa mendorong sektor perumahan yang merupakan sektor utama perekonomian Indonesia, sehingga memberikan dampak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Pengusaha Sambut Baik Rencana BI Relaksasi LTV

"Untuk dampak berganda, sektor ini bisa menumbuhkan permintaan tenaga kerja di konstruksi, juga permintaan bahan bangunan sehingga efek bergandanya relatif tinggi," ujar Perry.

Kebijakan makroprudensial ini memperkuat kebijakan makroprudensial sebelumnya terkait Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Tujuannya, agar dapat menjaga fungsi intermediasi perbankan dan memperkuat manajemen likuiditas perbankan.

"Kebijakan makroprudensial juga bersinergi dengan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Rata-rata Rupiah sebagai bagian dari reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter," tambah dia.

Reformulasi kebijakan moneter tersebut, selain untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan, juga sebagai langkah BI untuk mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. 

Ketiga kebijakan tersebut akan berlaku mulai 16 Juli 2018 untuk perbankan konvensional dan mulai 1 Oktober 2018 untuk perbankan syariah.

Adapun langkah BI menempuh kebijakan makroprudensial relaksasi Loan to Value Ratio (LTV) dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Whats New
Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Rilis
Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Whats New
Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Whats New
Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

BrandzView
Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Spend Smart
Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan 'Panic Buying'

Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan "Panic Buying"

Whats New
Alfamart: Jangan 'Panic Buying' Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Alfamart: Jangan "Panic Buying" Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Whats New
Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Work Smart
Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Whats New
Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Whats New
Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Whats New
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Whats New
Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.