Ketua Komisi VII Sarankan Pemerintah Beri Subsidi untuk Pertamax

Kompas.com - 02/07/2018, 16:37 WIB
Ilustrasi SPBU KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi SPBU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyarankan pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan untuk subsidi bahan bakar minyak ( BBM) jenis Pertamax.

Hal ini diungkapkan sebagai tanggapan kenaikan harga BBM non-subsidi yang dikhawatirkan menimbulkan dampak domino terhadap roda perekonomian masyarakat.

"Sebaiknya pemerintah kasih subsidi, supaya tidak memberatkan masyarakat. Ini dampaknya kan bisa ke mana-mana, kenapa tidak kembali saja ke amanat Undang-Undang bahwa energi sepenuhnya dikuasai oleh negara," kata Gus Irawan saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/7/2018).

Menurut dia, pemberian subsidi terhadap BBM jenis pertamax dinilai bisa menjaga daya beli masyarakat serta tingkat inflasi agar realisasinya dapat sesuai target tahunan.

Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga didorong agar tidak membiarkan PT Pertamina (Persero) menanggung kerugian karena terus menerus melakukan penugasan pemerintah tanpa bantuan dana.

"Sampai sekarang pemerintah juga belum mengajukan APBN Perubahan, padahal banyak asumsi makro yang sudah meleset dan tidak relevan lagi untuk saat ini," tutur Gus.

Pertamina pada hari Minggu (1/7/2018) pukul 00.00 WIB menaikkan harga pertamax dan pertamax turbo, dengan kenaikan Rp 600 per liter, jadi Rp 9.500 untuk pertamax dan Rp 10.700 untuk pertamax turbo per liternya. Sedangkan Pertamina Dex naik Rp 500 per liter jadi Rp 10.500 per liter dan dexlite naik Rp 900 jadi Rp 9.000 per liter.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X