Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat di Hari Minggu, Menteri Bahas Perang Dagang dan "Fed Fund Rate"

Kompas.com - 08/07/2018, 15:56 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri Kabinet Kerja mengadakan rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Minggu (8/7/2018) sore.

Berdasarkan agenda yang disiarkan humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Minggu pagi, rapat sore ini membahas tentang perumusan strategi dan kebijakan menghadapi dampak perang dagang dan kenaikan tingkat suku bunga Amerika Serikat.

Hingga pukul 15.20 WIB, sudah ada beberapa menteri yang hadir.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Baca juga: Pemerintah Bahas Langkah Antisipasi Perang Dagang dengan AS

Selain para menteri, juga hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo.

Para pewarta masih menunggu di lokasi menanti kedatangan menteri terkait lain yang dijadwalkan menghadiri rapat tersebut.

Para menteri yang hadir tidak menjelaskan secara detil tujuan dan bahasan dalam rapat tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan, rapat diadakan di luar hari kerja karena hasilnya akan dibahas dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo.

"Rapat hari ini (Minggu) karena mau dipakai buat Senin," kata Sri Mulyani sembari jalan masuk ke ruang rapat.

Baca juga: Senin Depan Jokowi Pimpin Rapat Bahas Ancaman Perang Dagang AS

Ancaman perang dagang mulai mengemuka setelah Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia yang sekaligus Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, menceritakan Indonesia sudah diperingatkan Presiden Amerika Serikat.

Donald Trump memperingatkan karena ekspor Indonesia ke AS lebih tinggi ketimbang dari AS ke Indonesia. Selain itu, AS juga sedang meninjau ulang kebijakan Generalized System of Preference (GSP).

Dengan adanya kebijakan itu, AS membebaskan bea tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang.

GSP menjadi satu-satunya tumpuan Indonesia dalam menjalin hubungan dagang dengan AS.

Bila kebijakan GSP ditiadakan, maka dampaknya akan langsung terasa ke neraca perdagangan Tanah Air karena akan ada tarif yang dikenakan jika Indonesia ekspor ke AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com