Indonesia Tingkatkan Komunikasi dengan AS Pascarencana Trump Mengkaji GSP

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan meningkatkan komunikasi dengan Amerika Serikat. Hal ini terkait rencana negara Paman Sam mengkaji pemberian bebas bea masuk bagi produk-produk Indonesia ke AS.

Diketahui, pembebasan bea masuk itu awalnya merupakan kebijakan AS yang bernama Generalized System of Preferences (GSP). Namun belakangan, Presiden AS Donald Trump memerintahkan mengkaji kebijakan itu, karena dinilai membuat neraca perdagangan AS defisit.

"Komunikasi kami akan terus berjalan dengan Pemerintah AS," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagaimana dikutip dari www.setkab.go.id, Selasa (10/7/2018).

Pemerintah Indonesia juga akan melakukan sosialisasi terhadap eksportir yang produknya masuk ke dalam lingkup GSP.

Airlangga menambahkan, AS sebenarnya menempatkan Indonesia pada ranking ke-17 tentang impor dan ekspor. Artinya, produk-produk Indonesia semestinya bukanlah menjadi ancaman besar bagi neraca perdagangan AS.

Namun, nyatanya AS berencana mengkaji seluruh negara yang memperoleh kebijakan GSP. Apalagi, Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara yang akan di-review pada tahun 2018 ini. Ia meminta pelaku ekspor tidak kalang kabut dengan situasi ini.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui bahwa rencana pengkajian bebas bea masuk yang terangkum dalam kebijakan GSP oleh AS itu akan berdampak pada investasi, terutama melalui jalur sentimen dan kepercayaan.

"Jadi tentunya perang dagang dapat menimbulkan ketidakpastian. Dan tentunya dunia usaha dan kalangan investasi itu paling sensitif, paling peka terhadap ketidakpastian," kata Thomas.

Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan insentif-insentif tambahan untuk menanggapi dan menanggulangi dampak kepada sentimen investor.