KPPU: Proses Akuisi Grab dan Uber Picu Iklim Usaha yang Tak Sehat - Kompas.com

KPPU: Proses Akuisi Grab dan Uber Picu Iklim Usaha yang Tak Sehat

Kompas.com - 10/07/2018, 14:33 WIB
Ketua KPPU KUrnia Toha ketika ditemui awak media di Gedung KPPU, Selasa (10/7/2018).KOMPAS.com/MUTIA FAUZIA Ketua KPPU KUrnia Toha ketika ditemui awak media di Gedung KPPU, Selasa (10/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) menilai akuisisi Uber oleh Grab memunculkan dampak tidak sehatnya persaingan usaha di Indonesia.

Sebab, kini di Indonesia hanya ada 2 perusahaan transportasi daring (dalam jaringan/online), Go-Jek dan Grab, yang saling bersaing.

Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan, jika pemain dalam usaha transportasi online ini terlampau sedikit, kemungkinan adanya duopoli sangat besar terjadi.

Penetapan tarif angkutan daring nantinya hanya dikendalikan oleh kedua perusahaan tersebut.

Baca juga: KPPU Awasi Potensi Monopoli Tarif Pasca-Akuisisi Uber oleh Grab

"Jadi saya lagi mencari penafsiran, apakah abuse (pelanggaran) atau enggak. Kalau di Indonesiakan sekarang cuma ada 2 pemain, jadi ya ini kurang bagus sebenernya buat usaha, makin banyak pemain makin bagus," jelas Kurnia ketika ditemui awak media di Gedung KPPU, Selasa (10/7/2018).

Sementara di Singapura, telah memastikan proses akusisi Grab dan Uber sebagai pelanggaran.

Adapun di Indonesia, Kurnia mengatakan, belum ada undang-undang yang mengakomodir proses merger atau akuisisi aset perusahaan satu dengan yang lainnya.

"Di Singapura memang itu (akuisisi Uber oleh Grab) memang dianggap melanggar, kalau di kita sedang kita kaji. Karena di peraturan kita gabugan merger dan akuisis aset itu nggak masuk (dalam perundang-undangan)," jelas Kurnia.

Baca juga: Merger Grab dan Uber Diminta Dibatalkan

Kurnia menambahkan, saat ini KPPU sedang dalam proses pendalaman kasus bersama dengan Kementerian Perhubungan.

Namun, bukan berarti kasus akusisi aset Uber oleh Grab tidak dapat ditindaklanjuti. KPPU akan terus melakukan investigasi dan memrioritaskan kasus ini.


Jika harga pasaran transportasi online mulai diskriminatif, maka KPPU bisa saja melakukan tindakan lebih lanjut.

"Kita akan investigasi kasus ini. Ini akan kita utamakan ya. Karena digital economy memang sedang kami prioritaskan. Kita lihat tingkah laku dia apakah menghambat pelaku usaha lain, apakah dia diskriminatif, apakah dia jual murah dan melakukan predatory pricing," ujar Kurnia.

Komentar
Close Ads X