KPPU: Proses Akuisi Grab dan Uber Picu Iklim Usaha yang Tak Sehat

Kompas.com - 10/07/2018, 14:33 WIB
Ketua KPPU KUrnia Toha ketika ditemui awak media di Gedung KPPU, Selasa (10/7/2018). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAKetua KPPU KUrnia Toha ketika ditemui awak media di Gedung KPPU, Selasa (10/7/2018).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai akuisisi Uber oleh Grab memunculkan dampak tidak sehatnya persaingan usaha di Indonesia.

Sebab, kini di Indonesia hanya ada 2 perusahaan transportasi daring (dalam jaringan/online), Go-Jek dan Grab, yang saling bersaing.

Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan, jika pemain dalam usaha transportasi online ini terlampau sedikit, kemungkinan adanya duopoli sangat besar terjadi.

Penetapan tarif angkutan daring nantinya hanya dikendalikan oleh kedua perusahaan tersebut.

Baca juga: KPPU Awasi Potensi Monopoli Tarif Pasca-Akuisisi Uber oleh Grab

"Jadi saya lagi mencari penafsiran, apakah abuse (pelanggaran) atau enggak. Kalau di Indonesiakan sekarang cuma ada 2 pemain, jadi ya ini kurang bagus sebenernya buat usaha, makin banyak pemain makin bagus," jelas Kurnia ketika ditemui awak media di Gedung KPPU, Selasa (10/7/2018).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara di Singapura, telah memastikan proses akusisi Grab dan Uber sebagai pelanggaran.

Adapun di Indonesia, Kurnia mengatakan, belum ada undang-undang yang mengakomodir proses merger atau akuisisi aset perusahaan satu dengan yang lainnya.

"Di Singapura memang itu (akuisisi Uber oleh Grab) memang dianggap melanggar, kalau di kita sedang kita kaji. Karena di peraturan kita gabugan merger dan akuisis aset itu nggak masuk (dalam perundang-undangan)," jelas Kurnia.

Baca juga: Merger Grab dan Uber Diminta Dibatalkan

Kurnia menambahkan, saat ini KPPU sedang dalam proses pendalaman kasus bersama dengan Kementerian Perhubungan.

Namun, bukan berarti kasus akusisi aset Uber oleh Grab tidak dapat ditindaklanjuti. KPPU akan terus melakukan investigasi dan memrioritaskan kasus ini.

Jika harga pasaran transportasi online mulai diskriminatif, maka KPPU bisa saja melakukan tindakan lebih lanjut.

"Kita akan investigasi kasus ini. Ini akan kita utamakan ya. Karena digital economy memang sedang kami prioritaskan. Kita lihat tingkah laku dia apakah menghambat pelaku usaha lain, apakah dia diskriminatif, apakah dia jual murah dan melakukan predatory pricing," ujar Kurnia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X