Globalisasi, Pisau Bermata Dua untuk Ekonomi Indonesia

Kompas.com - 11/07/2018, 07:40 WIB
Gubernur DKI Joko Widodo (kanan), Menteri Parekraf Marie Elka Pangestu (tengah), Menpora Roy Suryo dan Wakil Menteri Parekraf (kiri) mengadakan konferensi pers Jakarta Marathon di Monas.Fabian Januarius Kuwado Gubernur DKI Joko Widodo (kanan), Menteri Parekraf Marie Elka Pangestu (tengah), Menpora Roy Suryo dan Wakil Menteri Parekraf (kiri) mengadakan konferensi pers Jakarta Marathon di Monas.


JAKARTA,  KOMPAS.com - Globalisasi memberikan dampak besar bagi Indonesia, termasuk dalam aspek ekonlmi, sosial politik, hingga keamanan.

Hal ini tertuang dalam buku yang diterbitkan Insitute of Southeast Asian Studies (ISEAS) dengan judul Indonesia and the New World: globalization, nationalism and sovereignty.

Ekonom senior Mari Elka Pangestu menilai, dimensi globalisasi saat ini semakin kompleks dan rumit, seperti pisau bermata dua.

Globalisasi meningkatkan akses untuk memperbaiki taraf hidup dan juga meningkatkan kepekaan.

"Di satu pihak, globalisasi memberi manfaat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan per kapita dan penurunan kemiskinan," jelas Mari dalam keterangan tertulis, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Mantan Menteri Perdagangan: Reformasi Perdagangan ke Depan Lebih Susah

Globalisasi tak terbendung dan bahkan menjadi semacam kebutuhan pokok sehari-hari, antara lain ketika manusia di pelbagai pelosok dunia terhubung secara instan lewat media sosial.

Namun di lain pihak, globalisasi juga telah meningkatkan kepekaan suatu negara kepada berbagai guncangan dan dampak negatif globalisasi.

"Akibatnya sentimen anti-globalisasi meningkat, pemicunya antara lain pengalaman pahit akibat krisis keuangan dunia serta ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di depan mata karena keuntungan dari globalisasi tidak merata," ujar Mari.

Pilihan politik

Kompleksitas globalisasi memunculkan pilihan-pilihan politik, yang mengejutkan, seperti terpilihnya Presiden Duterte di Filipina, Trump di Amerika Serikat, dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Manifestasi dari pilihan tersebut berujung pada kebijakan-kebijakan yang umumnya cenderung lebih bersifat populis dan isolasionis sebagai upaya melindungi diri dari dampak globalisasi dan atas nama kedaulatan.

Dalam beberapa hal, fenomena ini juga terasa di Indonesia. Berbagai kebijakan serta diskursus publik diwarnai oleh semangat anti-globalisme.

Dalam hal ekonomi, proteksionisme dan nasionalisme kembali meningkat dan penolakan atas ‘pengaruh asing’ dimanifestasikan ke dalam kebijakan seperti pelarangan impor atas nama swasembada, dan restriksi di bidang investasi.

Baca juga: Kemendag Benarkan Indonesia Tidak Lagi Impor Beras

Respon “melindungi” seperti ini tidak dapat disalahkan, karena memang ada sisi gelap dari globalisasi seperti kepekaan terhadap guncangan ekonomi, perdagangan manusia, penistaan pekerja migran, fake news, dan sebagainya.

“Namun seyogyanya berbagai pengalaman itu mengharuskan pendekatan yang lebih berhati-hati dalam merespon globalisasi agar mendukung desain kebijakan yang lebih tepat untuk menjawab isu yang muncul," ujar Mari.

Pencapaian swasembada pangan misalnya, tidak harus diartikan melarang impor sama sekali. Artinya, pendekatan untuk menencukupi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang terjangkau, termasuk dengan pengelolaan impor agar stok dalam negeri cukup dan harga stabil juga perlu ditekankan.




Close Ads X