Bappenas: Wisata Danau Toba Sulit Berkembang Karena Pemda "Ogah-ogahan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai, untuk memajukan destinasi wisata daerah, yang terpenting adalah inisiatif dan kemauan pemerintah daerahnya untuk maju.

Ia menjumpai masih ada beberapa daerah yang memiliki potensi besar untuk pariwisata, namun pemerintah daerahnya tak antusias. Salah satunya daerah wisata Danau Toba.

Bambang menilai Danau Toba termasuk daerah yang beruntung karena mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, untuk dikembangkan.

"Tapi pada saat yang sama, saya bisa melihat antusiasme dan respon dari pemda tidak sesuai dengan semangat dari pemerintah pusat. Hasilnya, walau Kemenhub sudah menaruh banyak effort buat bangun bandara internasional Silangit, dan juga PUPR mencoba meningkatkan infrastruktur, pada akhirnya pertumbuhan progress Toba sangat lamban meski angka turis mulai meningkat," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Berbeda dengan pariwisata di Banyuwangi dan Manado yang pertumbuhan pariwisatanya lebih kuat dari Danau Toba. Padahal, dari segi nama, Danau Toba lebih populer.

Namun, kata Bambang, kedua daerah itu bisa berkembang pesat karena kemauan pemerintah daerahnya menggali kearifann lokal dan potensi pariwisata di daerahnya.

"Yang paling penting bukan apa yang dilakukan Kementerian PUPR maupun Kemenhub, tapi yang paling penting adalah inisiatif pemerintah lokal," kata Bambang.

Padahal, kata Bambang, kepala daerah dipilih oleh rakyat dengan menggantungkan harapan bahwa perekonomian dan kesejahteraan daerahnya lebih baik. Jadi, mereka bertanggungjawab membuat perekonomian daerah bertumbuh.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Bambang meyakini kearifan lokal adalah kunci pembangunan pemerintah daerah.

"Kami harap setelah ini pemimpin daerah yang terpilih menyadari bahwa capaiann mereka dinilai dari kemampuannya untuk memahami potensi daerahnya daripada meminta, melobi pemerintah pusat, kementerian untuk dapat proyek," kata Bambang.

"Konklusinya, local wisdom at the top kalau mau mengurangi kesenjangan," lanjut dia.