Selangkah Lagi, RI Jadi Pemegang Saham Mayoritas Freeport Indonesia - Kompas.com

Selangkah Lagi, RI Jadi Pemegang Saham Mayoritas Freeport Indonesia

Kompas.com - 13/07/2018, 07:00 WIB
Suasana penandatanganan pokok-pokok divestasi saham PT Freeport Indonesia di gedung Kementerian Keuangan, Kamis (12/7/2018). Dalam penandatanganan ini, turut hadir Presiden Direktur Freeport McMoran Richard Adkerson, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri BUMN Rini Soemarno.KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Suasana penandatanganan pokok-pokok divestasi saham PT Freeport Indonesia di gedung Kementerian Keuangan, Kamis (12/7/2018). Dalam penandatanganan ini, turut hadir Presiden Direktur Freeport McMoran Richard Adkerson, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah puluhan tahun Freeport Indonesia beroperasi di Indonesia, Ppemerintah Indonesia akan memiliki mayoritas saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui proses divestasi sebesar 51 persen.

Melalui kepemilikan mayoritas saham, Indonesia bisa mendapat manfaat besar dari operasional anak usaha Freeport McMoran Incorporated itu selama puluhan tahun ke depan.

Langkah besar menuju kepemilikan mayoritas tersebut ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement antara PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum (Persero) dengan PTFI di Kementerian Keuangan, Kamis (12/7/2018).

Prosesi itu dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan Presiden Direktur Freeport McMoran Richard Adkerson.

Baca: Inalum dan Freeport Tanda Tangani Kesepakatan Divestasi Saham PTFI

Penandatanganan kesepakatan divestasi disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dengan begitu, kedua belah pihak telah setuju mengalihkan 51 persen saham di PTFI untuk Indonesia. Adapun dalam pengambilalihan ini, pihak Indonesia diwakili oleh PT Inalum (Persero) sebagai induk holding BUMN pertambangan.

Penandatanganan Head of Agreement ini bukanlah ujungnya. Masih ada tahapan lain, yaitu dalam waktu dekat Inalum harus melakukan pembayaran 3,85 miliar dollar AS atau sekitar Rp 55,44 triliun (kurs Rp 14.400 per dollar AS).

Pembayaran

Budi kepada pewarta menjelaskan, dana sebesar 3,85 miliar dollar AS itu akan dipakai untuk membeli hak partisipasi (Participating Interest/PI) Rio Tinto dan 100 persen saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama. PI Rio Tinto di PTFI sebesar 40 persen, sedangkan saham Indocopper 9,36 persen.

Dari 40 persen PI Rio Tinto, akan dikonversi menjadi saham yang kemudian ditambah dengan bagian saham Indocopper supaya Inalum mendapatkan 51 persen. Proses jual beli ini akan dilaksanakan segera, dengan target yang diberikan Menteri BUMN Rini Soemarno akhir Juli 2018.

"Saya minta Pak Budi akhir bulan (sudah beres), tapi Pak Budi minta tolong lebih lama sedikit," tutur Rini.

Baca: Divestasi Saham Freeport, Inalum Didukung 11 Bank

Budi menyanggupi proses jual beli untuk mencaplok 51 persen saham PTFI paling lambat dua  bulan. Untuk menggelontorkan uang 3,85 miliar dollar AS, Inalum akan mendapat pinjaman dari sindikasi 11 bank yang belum disebutkan namanya.

Rini memastikan, mengenai struktur transaksi dan harga divestasi saham sudah dikunci sehingga tidak akan ada perubahan lagi. Tahapan berikutnya adalah perjanjian joint venture untuk menegaskan bagian di PTFI, yaitu 51 persen Indonesia dan 49 persen Freeport.

"Setelah joint venture agreement final, kami langsung tanda tangan dan bayar. Setelah tanda tangan dan bayar, Pak Menteri ESDM dan Ibu Menkeu akan mengeluarkan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan lain-lain, stabilisasi investasi yang jadi bagian dari IUPK," ujar Rini.

Perlu diingat pada Agustus 2017, pemerintah dan Freeport mencapai sejumlah kesepakatan usai berunding dalam rangka mempersiapkan divestasi saham 51 persen.

Kesepakatan itu di antaranya perubahan status PTFI dari Kontrak Karya (KK) jadi IUPK, perpanjangan IUPK Operasi Produksi maksimal 2 kali 10 tahun, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter, serta stabilisasi penerimaan negara.

Khusus poin stabilisasi penerimaan negara, nantinya secara agregat Indonesia akan menerima lebih besar ketimbang PTFI sebelumnya dengan status masih KK. Sri Mulyani menyebutkan, negara akan mendapat penerimaan berupa Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan laporan keuangan 2017, PTFI membukukan pendapatan 4,44 miliar dollar AS atau naik dari 3,29 miliar dollar AS tahun 2016. PTFI turut membukukan laba bersih 1,28 miliar dollar AS atau naik dari yang sebelumnya 579 juta dollar AS.

PTFI juga tercatat memiliki cadangan terbukti dan cadangan terkira untuk tembaga sebesar 38,8 miliar pound, emas sebesar 33,9 juta troy ounce, dan perak sebesar 153,1 juta troy ounce.

Sedangkan Inalum pada 2017 membukukan pendapatan 3,5 miliar dollar AS dengan laba bersih konsolidasi mencapai 508 juta dollar AS.

Holding industri pertambangan Inalum juga memiliki sumber daya dan cadangan nikel sebesar 739 juta ton, bauksit 613 juta ton, timah 1,1 juta ton, batubara 11,5 miliar ton, emas 1,6 juta troy ounce, dan perak 16,2 juta troy ounce.



Close Ads X