Menjawab Rizal Ramli tentang Lampu Merah Perekonomian Indonesia

TULISAN ini untuk menanggapi Pak Rizal Ramli (Pak RR) pada acara dialog Sekber Indonesia di Jakarta, Rabu 11 Juli 2018. Nampaknya beliau senang dengan lampu merah karena disebutkan bahwa kondisi ekonomi kita sudah masuk kategori lampu setengah merah.

Pernyataan tersebut dikaitkan dengan Pertama, CDS (Credit Default Swap) yang meningkat cukup drastis dan yang kedua disebutkan bahwa vulnerability index atau indeks kerentanan Indonesia sudah di posisi nomor dua dalam indeks tersebut. Pak RR beranggapan pemerintah tidak pernah memperhatikan keduanya.

CDS menunjukkan pandangan pasar keuangan terhadap risiko kredit suatu entitas, yang terbagi dalam jangka waktu (tenor) tertentu. Makin tinggi CDS, makin tinggi risiko kredit entitas tersebut, yang berpotensi pada gagal bayar (default).

Sejak awal tahun 2018 hingga 11 Juli 2018, CDS Indonesia untuk tenor 10 tahun telah meningkat 57 bps menjadi 211,16 bps. Sementara itu untuk tenor 5 tahun meningkat 41,52 bps menjadi 126,52 bps.

Kondisi CDS tenor 10 tahun saat ini masih lebih rendah dibandingkan kondisi di akhir tahun 2016 sebesar 225,33 bps, demikian juga untuk CDS tenor 5 tahun di akhir tahun 2016 sebesar 157,55 bps. Perubahan kondisi CDS Indonesia selama tahun ini masih dalam batas aman.

Baca juga: Curhat Rizal Ramli kepada Warga yang Datangi Rumahnya dengan 5 Kopaja

Jika dibandingkan dengan saat krisis keuangan global tahun 2008, CDS Indonesia mencapai 1295 bps untuk tenor 10 tahun dan 1256,7 bps untuk tenor 5 tahun.

Kemudian jika dibandingkan lagi dengan negara peers lain, kondisi CDS tenor 10 tahun Indonesia saat ini (data 11 Juli 2018) juga masih relatif lebih baik, seperti misalnya Turki (397,92 bps), Brazil (356,53 bps), dan Vietnam (227,53 bps).

Pemerintah senantiasa memantau pergerakan CDS karena erat kaitannya dengan yield Surat Berharga Negara (SBN). Dalam kondisi saat ini, saat investor dan pelaku pasar masih wait and see atas perubahan kondisi perekonomian yang menuju keseimbangan baru, perilaku pelaku pasar cenderung mixed.

Dalam jangka waktu sepekan terakhir ini, CDS Indonesia malah menunjukkan penurunan, masing-masing 6 bps dan 11 bps untuk tenor 5 dan 10 tahun, seiring dengan mulai menurunnya yield SBN kita. Sebagai informasi kepada Pak RR, Indonesia juga tidak pernah default dalam melakukan pembayaran utang.

Yang kedua, tentang External Vulnerability Indicator (EVI) yang juga disampaikan Pak RR. EVI merupakan indikator yang menunjukkan kerentanan suatu negara ditinjau dari rasio utang luar negeri jangka pendek, utang luar negeri jangka panjang yang akan jatuh tempo dan deposito asing selama setahun terhadap cadangan devisa. Indikator ini dikeluarkan setahun sekali.

Prediksi indikator untuk tahun 2018 yang dipublikasikan oleh lembaga rating Moody’s berdasarkan wawancaranya di Bloomberg menyebutkan bahwa EVI Indonesia untuk tahun 2018 berada pada 51,3 persen, sementara India 74,2 persen dan Malaysia 145,6 persen.

Jika dibilang Indonesia nomor 2 terburuk, mungkin Pak RR salah membaca artikel Bloomberg tersebut, yang memang tidak menyebutkan semua negara (terutama di Asia) secara utuh.

Kondisi EVI Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini berkisar antara 50,9 persen (2003) hingga 71,1 persen (2010). Sebagai gambaran, EVI Indonesia tiga tahun terakhir adalah tahun 61,7 persen (2014), 58,8 persen (2015), 52,5 persen (2016), dan 50,3 persen (2017).

Baca juga: Ketika Sri Mulyani Digoda Anggota DPR untuk Debat dengan Rizal Ramli

Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dalam tiga tahun terakhir, mencerminkan kondisi Indonesia yang masih cukup aman.

Artikel yang dibahas oleh Pak RR merupakan artikel Bloomberg pada akhir Mei lalu. Artikel tersebut tepat untuk menggambarkan kondisi di bulan itu yang memberikan shock kepada pasar keuangan global di tengah rencana The Fed menaikkan suku bunganya pada FOMC Meeting bulan Juni 2018.

Pemerintah tidak hanya memantau angka EVI secara agregat, namun juga komponen-komponen penyusun indikator tersebut dan indikator-indikator terkait lainnya, seperti refinancing risk dan currency risk utang pemerintah.

Dari data dan fakta tersebut di atas, tidak ada lampu merah. Mungkin Pak RR melewati jalan lain sehingga bertemu lampu merah.  (Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan)