Bappenas Luncurkan Indeks Pembangunan Pemuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan Indeks Pembangunan Pemuda 2017.

Peluncuran IPP ini didukung oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund (UNFPA).

Sekretaris Kementerian PPN Gellwynn Daniel Hamzah mengatakan, lPP Indonesia 2017 memuat capaian 15 indikator pembangunan kepemudaan pada 2015 dan 2016 yang dituangkan dalam lima domain.

Kelima domain tersebut adalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi.

Secara umum, IPP Indonesia mengalami peningkatan dari 2015 ke 2016, yakni dari 47,33 menjadi 50,17.

"lndeks Pembangunan Pemuda adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia," ujar Gellwyn di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

"Kehadiran lndeks dan buku IPP Indonesia 2017 ini dapat menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia, sekaligus menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik di tingkat pusat maupun daerah," sambungnya.

Gellwyn menambahkan, domain IPP yang memperoleh skor tertinggi adalah pendidikan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh tingkat partisipasi di jenjang pendidikan menengah yang relatif tinggi.

Namun demikian, apabila dilihat lebih rinci, tingkat partisipasi pemuda di jenjang perguruan tinggi di seluruh provinsi justru mengalami penurunan.

Sementara itu, domain kesehatan dan kesejahteraan berada di peringkat kedua dalam perolehan skor. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemuda mendapatkan akses layanan kesehatan yang semakin baik di tingkat daerah.

Di sisi Iain, meskipun domain lapangan kerja dan kesempatan kerja, serta domain gender dan diskriminasi berada pada peringkat terendah, pada periode 2015-2016, kedua domain ini menunjukkan peningkatan, karena tingkat pemuda menganggur dan perkawinan usia anak yang menurun.

Secara keseluruhan, IPP sebagian besar provinsi mengalami kemajuan, mengingat ada 30 provinsi yang mengalami perubahan positif. Pada tahun 2016, Daerah lstimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama untuk IPP secara keseluruhan, dan mendapatkan indeks tertinggi pada domain pendidikan, domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi.

Paling tidak, ada enam provinsi yang melakukan lompatan besar, termasuk Sulawesi Utara yang mengalami lompatan terbesar dari 2015 ke 2016, karena menurunnya tingkat kesakitan pemuda dan kehamilan remaja.

Di sisi lain, ada beberapa provinsi yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kebijakan dan program pembangunan pemuda, seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah karena IPP yang menurun.

Kepulauan Riau mengalami penurunan terbesar, karena meningkatnya kehamilan remaja, perkawinan usia anak dan tingkat kesakitan pemuda, disertai dengan menurunnya partisipasi pemuda di sekolah menengah.