Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Genggam 51 Persen Saham Freeport, Berapa Potensi Pendapatan Indonesia?

Kompas.com - 13/07/2018, 15:04 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu dampak positif dari divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) 51 persen adalah bertambahnya penerimaan negara. Hal itu diindikasikan dari porsi Indonesia yang sebelumnya hanya memiliki 9,36 persen saham di PTFI menjadi 51 persen yang dilakukan PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum (Persero) selaku induk holding BUMN pertambangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (12/7/2018) memastikan penerimaan negara dari PTFI secara agregat akan lebih besar. Mekanisme penerimaan negara mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Kompas.com melihat lebih lanjut isi UU 4/2009 yang diunggah dari Sistem Informasi Perundang-Undangan Sekretariat Kabinet RI.

Perihal pendapatan negara dan daerah dalam UU tersebut tertera pada Bab XVII, di mana pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

Baca juga: Selangkah Lagi, RI Jadi Pemegang Saham Mayoritas Freeport Indonesia

Pendapatan negara yang dimaksud terdiri atas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian untuk penerimaan pajak adalah pajak-pajak yang jadi kewenangan pemerintah sesuati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta bea masuk dan cukai.

Sementara dalam hal PNBP, mencakup iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, serta kompensasi data informasi. Sementara untuk pendapatan daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah divestasi saham PTFI 51 persen oleh Inalum rampung, PTFI akan memegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batu bara. Dengan begitu, PTFI nantinya juga wajib membayar keuntungan bersih sejak berproduksi sebesar 4 persen kepada pemerintah pusat dan 6 persen kepada pemerintah daerah.

Jika dirinci lebih lanjut, bagian untuk pemerintah daerah dibagi lagi, yakni 1 persen untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota menerima 2,5 persen, dan pemerintah kabupaten/kota lain di provinsi yang sama turut menerima bagian 2,5 persen.

Sebagai gambaran, dari laporan keuangan 2017, PTFI membukukan pendapatan 4,44 miliar dollar AS atau naik 3,29 miliar dollar AS tahun 2016. PTFI turut membukukan laba bersih 1,28 miliar dollar AS atau naik dari yang sebelumnya 579 juta dollar AS.

Sementara Inalum pada 2017 membukukan pendapatan 3,5 miliar dollar AS dengan laba bersih konsolidasi mencapai 508 juta dollar AS.

Presiden Direktur Freeport McMoran (induk usaha PTFI) Richard Adkerson memperkirakan, manfaat langsung untuk pemerintah pusat, daerah, dan dividen Inalum setelah Indonesia memiliki 51 persen saham mencapai lebih dari 60 miliar dollar AS atau sekitar Rp 864 triliun (kurs Rp 14.400 per dollar AS).

Kompas TV Setelah proses selama 3,5 tahun Pemerintah Indonesia akhirnya menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com