Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS EKONOMI

Kementan Pasang Langkah Kendalikan Harga Telur

Kompas.com - 17/07/2018, 11:58 WIB
M Latief

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melakukan pembahasan khusus dengan sejumlah pemangku kepentingan, (stakeholder) Badan Ketahanan Pangan dan Direktorat Jenderal  Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjend PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan beberapa hal terkait mahalnya harga telur ayam ras belakangan ini.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita mengatakan bahwa beberapa faktor penyebab kenaikan harga telur dan juga daging ayam ras pasca-Lebaran di antaranya terjadinya lonjakan kebutuhan telur secara nasional terkait beberapa program pengadaan telur langsung untuk masyarakat miskin dan KJP DKI.

Faktor kedua adalah bagusnya harga daging ayam pada saat Lebaran. Akibatnya, banyak peternak melakukan afkir dini ayam petelur (layer) untuk dijual dagingnya.

Adapun faktor ketiga adalah pelarangan penggunaan antibiotic growth promoters (AGP) dan Ractopamine dalam pakan ternak yang membuat harga telur dan daging ayam menjadi mahal akibat telur zero residu AGP.

Penggunaan AGP pada ternak dikhawatirkan menimbulkan resistensi bagi orang yang mengonsumsi daging atau telur.

"Pengaruh yang cukup signifikan sebenarnya bukan pada pelarangan AGP karena peternak sudah banyak melakukan substitusi sebagai pengganti pemakaian AGP. Menurut peternak layer, justru penyakit koksi yang terbesar pengaruhnya dalam menurunkan produksi," ujar Diarmita.

Diarmita melanjutkan, faktor keempat adalah adanya permintaan telur yang meningkat selama liburan panjang.

Aspirasi Peternak

Khusus mengenai pelarangan penggunaan AGP, kalangan pelaku usaha peternakan ayam potong menyampaikan beberapa usulan kepada Kementerian Pertanian agar aturan tersebut hanya diberlakukan di tingkat budidaya F-1 (finalstock) atau pakan untuk peternakan. Hasil hasil daging di tingkat F-1 inilah yang menurut mereka akan dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan akan mengurangi residu antibiotik yang ada.

"Tapi, kalau pelarangan AGP ini diberlakukan juga di tingkat budidaya grand parent stock atau GPS dan parent stock (PS), maka secara langsung akan memengaruhi dua hal dalam budidaya broiler. Pertama, performa di tingkat induk yang kurang bagus sehingga anak ayam (day old chicken/DOC) yang dihasilkan menjadi tidak optimal dan akhirnya menaikkan HPP DOC dari ternak pembiakan (breeding farm)," ujar Parjuni dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Parsuni) Jawa Tengah.

Usulan kedua, lanjut Pardjuni, suplai daging dan telur yang turun drastis dari estimasi stok yang ada. Suplai turun tentu berpengaruh langsung pada HPP.

Terkait upaya menindaklanjuti hal-hal tersebut, Ditjend PKH Kementerian Pertanian menyodorkan solusi yang akan dilakukan bersama. Pertama, Pemerintah segera melakukan penghitungan ulang prognosa kebutuhan telur dan ayam ras.

Kedua, melakukan koordinasi dengan Kemendag untuk mengkaji kembali harga acuan telur dan ayam ras tingkat produsen dan konsumen.

"Sesuai hasil rapat dengan pihak-pihak terkait hari ini, Ketua Pinsar Singgih Janu Ratmoko mengupayakan harga telur segera stabil dalam minggu ini," kata Diamitra.

Sebelumnya, Ditjen PKH Kementan merilis data bahwa produksi telur sejak Januari hingga Mei 2018 aman, bahkan tercatat surplus. Produksi telur pada Juni 2018 sebanyak 153.450 ton dan kebutuhan pada bulan itu sebanyak 151.166 ton. Dari catatan tersebut ada surplus telur selama Juni sebanyak 2.284 ton sehingga tidak ada kekurangan produksi telur sampai pada bulan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com