Masyarakat Kerap Korbankan Pembelian Bahan Pokok untuk Membeli Rokok

Kompas.com - 17/07/2018, 17:28 WIB
Chief of Communications and Partnership Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel di Jakarta, Selasa (17/7/2018). KOMPAS.com/RIDWAN AJI PITOKOChief of Communications and Partnership Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsumsi rokok masih dianggap berkaitan erat dengan kemiskinan. Hal itu terjadi lantaran dominasi pengeluaran masyarakat untuk membeli rokok masih lebih besar ketimbang untuk keperluan lainnya yang jauh lebih penting.

"Sebagian besar konsumen rokok ini kan berasal dari masyarakat miskin. Buktinya bahwa pengeluaran masyarakat miskin untuk rokok itu adalah yang kedua setelah beras dan kalau dilihat dari angkanya berada di angka 11 persen," jelas Chief of Communications and Partnership Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Bahkan, lanjut Ruddy, masyarakat tersebut kerap kali mengorbankan pembelian bahan makanan untuk sekadar membeli sebungkus rokok.

"Mereka mensubtitusi kebutuhan-kebutuhan lain, seperti untuk membeli telor, membeli daging ayam, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dikorbankan agar mereka dapat mengonsumsi rokok," imbuhnya.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka Ruddy meyakini masyarakat miskin tersebut tetap akan berada dalam siklus kemiskinan dari generasi ke generasi.

Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk bisa dengan segera menaikkan harga jual rokok setinggi mungkin.

"Itu merupakan salah satu langkah konkrit untuk mengurangi konsumsi rokok di kalangan masyarakat miskin sehingga pengeluarannya dapat dialihkan untuk konsumsi makanan bergizi, biaya pendidikan, dan kesehatan yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan," sambung Ruddy.

Adapun harga jual ideal rokok yang diprediksi dapat membuat perokok berhenti merokok ada di kisaran Rp 60.000 hingga Rp 70.000 per bungkus.

Nominal tersebut diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Komnas Pengendalian Tembakau dan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKIS-UI) kepada 1.000 responden terdiri dari perokok, mantan perokok, dan bukan perokok.

"Sebanyak 66 persen dari 404 responden perokok akan berhenti membeli rokok apabila harga rokok naik menjadi Rp 60.000 per bungkus dan sebanyak 74 persen dari 404 responden perokok mengatakan akan berhenti merokok apabila harga rokok naik menjadi Rp 70.000 per bungkus," pungkas Anggota Tim Peneliti PKIS-UI Renny Nurhasanah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Whats New
Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Whats New
Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.