Subsidi Energi Sepanjang 2018 Diprediksi Bengkak 173 Persen dari Target APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempoyeksikan subsidi energi sepanjang 2018 jauh lebih tinggi daripada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam outlook anggaran 2018 yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 640 triliun, lebih tinggi 3 persen dari tahun lalu karena ada unsur subsidi.

"Kami masukkan subsidi energi Rp 163,5 triliun, lebih tinggi dari APBN Rp 94,5 triliun," ujar Sri di ruang rapat Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Angka tersebut meningkat 173 persen dari APBN 2018. Untuk semester I 2018, sudah terealisasi subsidi energi sebesar Rp 59,51 triliun. Sementara proyeksi untuk semester II 2018 mencapai Rp 103,98 triliun.

Sri mengatakan, penambahan subsidi dialokasikan untuk PT Pertamina (Persero) yang harus menstabilisasi harga subsidi BBM. Selain itu anggaran tersebut juga untuk menopang PT Perusahaan Listrik Negara yang tidak mengalami kenaikan harga tahun ini.

"Sementara mereka tetap harus ekspansi untuk elektrifikasi listrik desa," kata Sri.

Perbedaan harga diesel terhadap yang ditetapkan juga menjadi faktor yang membuat alokasi subsidi ditambah.

Keputusan itu diambil setelah melakukan pembahasan bersama Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta Pertamina dan PLN untuk melihat kondisi keuangan mereka. Sri mengatakan, kenaikan subsidi dibutuhkan untuk menjaga neraca perdagangan Pertamina tetap stabil.

"Kebijakan ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, terutama saat tekanan dari luar cukup besar, bisa tetap jaga confidence," kata Sri.