Karantina Pertanian Terapkan Standar Antisuap

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Oktober 2017 lalu Badan Karantina Pertanian telah menerapkan standar ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan  Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menjadi Unit Pelaksana Teknis pertama yang meraih sertifikasi berstandar internasional untuk antisuap. 

"Karantina Makassar bahkan bukan cuma jadi unit publik yang pertama di lingkup Kementerian Pertanian, tapi juga unit publik pertama di Indonesia," kata I Putu Gde Indra Yudha, Direktur PT Garuda Sertifikasi Indonesia, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (17/7/2018).

Karantina Makassar bersama-sama Inspektorat Badan Narkotika Nasional (BNN), serta PT Hari Mukti Teknik (KANABA) juga menjadi lembaga publik petama yang mengintegrasikan SNI ISO 37001 2016 ke dalam proses bisnisnya.

Sebagai lembaga sertifikasi antipenyuapan, LSMAP telah melakukan sertifikasi ke lembaga publik yang telah mampu menerapkan instrumen yang dirancang dalam membantu organisasi untuk mengembangkan, mengimplentasikan, dan memperbaiki program antisuap.

"Instrumen ini berisi rangkaian tindakan, kontrol, atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi suap. Kami berusaha berkomitmen untuk melaksanakan Instruksi presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui penerapan SMAP ini," kata Indra.

Banun Harpini, Kepala Badan Karantina Pertanian, menambahkan bahwa saat ini dari 52 Unit Pelaksana Teknis Karantina, sudah ada 16 UPT dan selanjutnya akan disiapkan 9 UPT baru hingga akhir 2018 nanti.

Seluruh wilayah kerja 16 UPT itu masing-masing adalah Karantina Makassar, Mataram, Soekarno Hatta, Balikpapan, Belawan, Medan Tanjung Priok, Uji Standar, Bengkului, Bandar Lampung, Mamju, Palembang, Tanjung Balai Asahan, Sorong, serta Surabaya. Mereka telah tersertifikasi SMAP.

Sementara itu, 9 unit kerja lain, yakni Cilegon, Biak, Jayapura, Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Sumbawa dan Gorontalo dalam proses sertifikasi manajemen antisuap.

"Kinerja dan kredibilitas seluruh jajaran petugas baik di pusat dan unit pelaksana teknis menjadi perhatian kami," kata Banun. 

Pada kesempatan sama, Banun juga menjelaskan untuk pengawasan produk pertanian di pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia, Badan Karantina Pertanian telah menerapkan teknologi informasi berupa penerapan sistem bagi kelancaran arus barang. Saat ini 10 unit pelaksana teknis telah terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW), dan akan terus bertahap integrasi terhadap sistem ini diseluruh Indonesia.

"Single Submission merupakan inisiasi dari Badan Karantina Pertanian pada 2013 lalu, dan kini telah diadopsi oleh Kemenko Perekonomian di sektor ekonomi. Ini salah satu terobosan untuk memperlancar arus barang yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing bagi produk pertanian ekspor dan menjadikan harga lebih terjangkau bagi produk pertanian yang diimpor," ujarnya.

Dalam melakukan pengawasan arus produk pertanian di pelabuhan, khususnya di 5 pelabuhan besar, Belawan, Semarang, Jakarta, Surabaya dan Makassar, Badan Karantina Pertanian juga telah menerapkan sistem e-TPK yang terintegrasi dengan Pelindo. Hal itu agar seluruh kegiatan arus barang termonitor akurat dan cepat.

Adapun sistem internal yang telah diterapkan di seluruh unit dari Sabang sampai Merauka adalah IQFAST atau Indonesian Quarantine Full Automation System.

"Ini secara real time untuk memonitor kelancaran arus produk pertanian di seluruh Indonesia. Tidak hanya, itu nilai ekonomi produk ekspor dan impor yang dilalulintaskan juga dapat secara transparan dilihat," jelas Banun. 

Secara internal, lanjut Banun, melalui sistem IQFAST ini pihaknya juga melakukan monitoring kesesuaian pelayanan publik kepada seluruh petugas karantina yang tengah bertugas. Pengawasan kedisplinan petugas karantina di seluruh Indonesia itu merujuk pada PP 53/2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil dan Permentan No. 06/2016 tentang pedoman pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai dilingkup Kementerian Pertanian.

"Kami juga mengembangan sistem karier bagi 3.378 petugas yang 2.190 petugas di antaranya berstatus pejabat fungsional teknis dengan layanan publik 24 jam 7 hari. Penempatan petugas sesuai dengan kapasitas juga jenjang karier, sekaligus merotasi pegawai guna mendukung penerapan SMAP," kata Banun.