Disparitas Kemiskinan Kota dengan Desa Tinggi, Ini Penjelasan Kemenkeu

Kompas.com - 18/07/2018, 16:06 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAKepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil kemiskinan Indonesia per Maret 2018 yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (16/7/2018) lalu memperlihatkan disparitas atau perbedaan jarak yang signifikan untuk persentase penduduk miskin di kota dengan di desa.

Persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,02 persen sementara di desa masih 13,20 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, yang harus dipahami mengenai tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Sehingga, tingkat kemiskinan di satu tempat dengan tempat lain akan berbeda jika jumlah penduduknya banyak atau sedikit.

"Itu memang akan ada variasi, jadi kalau dilihat seperti Papua memang jumlah penduduknya sedikit, tetapi tingkat kemiskinannya bisa lebih tinggi karena jumlah penduduknya yang sedikit. Tapi kalau penduduk di Jawa, tingkat kemiskinannya rendah tapi jumlah penduduk relatif lebih banyak," kata Suahasil melalui konferensi pers di Kementerian Keuangan, Selasa (17/7/2018) malam.

Baca juga: Pemerintah Optimis Angka Kemiskinan Turun Jadi 9,52 Persen

Perihal disparitas tingkat kemiskinan ini memang masih menjadi PR pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari persentase jumlah penduduk miskin yang mencapai 9,82 persen atau untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di bawah 10 persen.

Persentase penduduk miskin per Maret 2018 yang mencapai 9,82 persen setara dengan 25,95 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Perhitungan garis kemiskinan menyertakan dua komponen, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

Suahasil menyebutkan, langkah yang terus dilakukan pemerintah guna meminimalkan jumlah penduduk miskin adalah dengan program yang dirancang tepat sasaran. Tepat sasaran dalam arti penerima program bantuan atau subsidi dari pemerintah terverifikasi memang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Program seperti Program Keluarga Harapan, Program Rastra (Beras Sejahtera), juga program lain termasuk program bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan, diberikan kepada nama dan alamat yang terverifikasi hidup di bawah atau sekitar garis kemiskinan," tutur Suahasil.

Jika program-program tersebut bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh mereka yang membutuhkan, maka secara perlahan kemiskinan dapat dikurangi. Suahasil meyakini, selama upaya mengurangi kemiskinan pasti akan ada disparitas yang secara perlahan ikut berkurang menyusul efektivitas program bantuan dari pemerintah ke depan.

Kompas TV Meski demikian, tren kenaikan harga sejumlah bahan pangan masih membayangi angka kemiskinan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X