Pengguna Tidak Keberatan Cukai Vape 57 Persen

Kompas.com - 18/07/2018, 22:50 WIB
Ilustrasi vapping KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYAIlustrasi vapping

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Vaper Indonesia yang mewakili pengguna rokok elektrik atau vape menyatakan dapat menerima besaran cukai liquid vape sebesar 57 persen.

Penetapan cukai liquid vape dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dalam bentuk memberi izin perdana Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai ke pengusaha pabrik liquid vape.

"Kebanyakan masyarakat mempertanyakan cukai 57 persennya. Cukainya memang cukup besar, tetapi dari sisi konsumen hampir semuanya mengerti karena sebagian besar dari kami sebelumnya adalah perokok," kata penasihat Asosiasi Vaper Indonesia Dimasz Jeremia saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (18/7/2018) malam.

Menurut Dimasz, pengguna vape yang didominasi oleh mantan perokok sudah terbiasa dengan cukai rokok yang sama-sama tinggi. Sehingga, dengan besaran cukai untuk liquid vape 57 persen, dinilai tidak jadi soal.

Baca juga: Tingginya Tarif Cukai Vape Dinilai Syarat Kepentingan Industri Rokok

Meski begitu, untuk ke depannya, Dimasz berharap ada pembahasan lebih lanjut dalam bentuk pemberian insentif terhadap industri vape di Indonesia.

Insentif diupayakan setelah pemerintah dan masyarakat pada umumnya bisa merasakan dampak positif dari kehadiran dan legalnya industri vape di Indonesia, baik dalam rangka membantu para perokok melepaskan diri dari ketergantungan maupun dampak ekonomi yang lebih baik.

"Sebagai langkah awal, kami terima 57 persen itu. Tetapi, nanti setelah lihat ada dampak positif dalam jangka menengah panjang, dilakukan lagi observasi lagi tahun depan," tutur Dimasz.

Asosiasi Vaper Indonesia mengapresiasi langkah yang ditempuh pemerintah melalui DJBC. Dengan memberikan izin, pemerintah sekaligus mengakui dan melegalkan keberadaan vape sehingga ke depan kontrol dapat lebih mudah dilakukan.

"Selama ini, ketika pemerintah belum hadir, nasib konsumen ada di itikad baik produsen. Sekarang pemerintah bisa lebih drive. Pemerintah juga bisa lebih mengerti standar apa yang dibutuhkan konsumen," ujar Dimasz.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X