BKPM Minta Tambahan Rp 200 Miliar untuk Operasikan Perizinan "Online"

Kompas.com - 19/07/2018, 14:45 WIB
Suasana Online Single Submission (OSS) Lounge di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/7/2018). Para investor mulai berdatangan pada hari pertama peluncuran OSS selaku layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERASuasana Online Single Submission (OSS) Lounge di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/7/2018). Para investor mulai berdatangan pada hari pertama peluncuran OSS selaku layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) rencananya akan mengambil alih pengoperasian perizinan secara online atau online single submission dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada November mendatang.

Selama enam bulan pertama, OSS dibawah kendali Kemenko Perekonomian karena organisasi di bawah BKPM belum terbentuk. Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, untuk operasional OSS, dibutuhkan tambahan anggaran Rp 200 miliar pertahun.

"Anggaran BKPM sekarang di kisaran Rp 500 miliar per tahun. Ditambah Rp 200 miliar, akan naik jadi Rp 700 miliar per tahun," ujar Thomas di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Thomas mengatakan, BPKM masih mempersiapkan standar operational dan merancang struktur organisasi. Namun, satu hal yang penting tapi belum tersedia adalah anggarannya.

"Percuma kalau bikin organisasi tapi anggarannya tidak ada," lanjut dia.

Porsi terbesar anggaran tersebut untuk menyewa sistem cloud computing. Alokasi terbesar lainnya untuk sosialisasi. Sosialisasi dianggap aspek paling kritis karena sistem OSS menuntut pergeseran pola pelayanan menjadi satu kesatuan dan terintegrasi. Pemerintah daerah hingga kementerian digiring dan dilatih untuk beroperasi sesuai sistem tersebut.

"Kita akan butuh sosialisasi besar-besaran ke Pemda, dinas-dinas, ke kementerian dan lembaga, ke kalangan usaha," kata Thomas.

Selain itu, kata Thomas, masih banyak tertib administrasi lainnya yang perlu dilengkapi seperti surat keputusan dari Kemenko Perekonomian, pelimpahan wewenang dari kementerian dan lembaga ke sistem OSS, dan sebagainya. Kemenko Perekonomian juga telah memberi pelatihan bagi sumber daya manusia untuk mengoperasikan OSS.

"Kami sudah punya bayangan kira-kira divisi apa yang dibentuk untuk melayani investor menggunakan OSS, untuk menjalankan reformasi perizinan," kata Thomas.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X