Pengusaha Keluhkan RUU Sumber Daya Air

Kompas.com - 19/07/2018, 20:08 WIB
Logo Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Logo Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha yang tergabung didalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) mengeluhkan isi Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA).

Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana menilai, pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU tersebut berpotensi negataif bagi dunia usaha. Sebab, alur pemikiran di dalam RUU tersebut dinilainya justru membangun ketidak pastian usaha, lantaran mencapur adukkan pengelolaan sumber daya airs ebaegai fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

"Seharusnya, negara bbisa memberikan upaya untuk menjaga iklim investasi dan perlindungan usaha," jelas dia, Kamis (19/7/2018).

Lebih lanjut Danang menjelaskan, setidaknya ada 4 poin utama yang dikeluhkan oleh asosiasi dalam RUU ini.

Baca juga: Pengusaha Minta Regulasi Air untuk Industri dan Publik Dipisahkan

"Yang pertama, arah tujuan RUU SDA, apakah untuk mencari pemasukan bagi negara atau untuk mengatur kelancaran investasi yang berimbang bagi kebutuhan masyarakat?" ujar dia.

Sebab sebut dia, di dalam pasal 47 RUU SDA tersebut terdapat pungutan terhadap dunia usaha dalam bentuk bank garansi dan kompensasi untuk konservasi Sumber Daya Alam (SDA) minimal 10 persen dari laba usaha.

"Ini kan memberatkan, kita sudah dikenai pajak macam-macam, ditambah kompensasi 10 persen," ujar Danang.

Kedua, Danang menilai RUU SDA belum memiliki orientasi perbedaan yang jelas mengenai kewajiban negara dalam menyediakan air bersih dan air minum bagi masyarakat.

Ketiga, arah RUU SDA juga dinilai tidak mengedepankan perlindungan sumber air.

"Yang keempat dan juga terpenting, arah RUU ini mengatur bahwa swasta apapun jens industrinya akan menjadi prioritas terendah untuk mendapatkan izin pemanfaatan sumber daya air," ujar Danang.

Sebagai tindak lanjut dari berbagai keluhan tersebut, Apindo bersama dengan asosiasi-asosiasi terkait sedang menyusun policy brief yang akan diserahkan kepada Presiden dan DPR secepat-cepatnya minggu depan.

"Sekarang (policy brief) sudah 70 persen. Policy brief ini diupayakan sampai ke Presiden dan DPR minggu depan. DPR kan kalau tidak salah menargetkan 27 Juli sudah masuk ke Paripurna," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Whats New
Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Earn Smart
2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

Whats New
Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Smartpreneur
Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Whats New
Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Whats New
Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Whats New
Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Whats New
Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Whats New
Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Whats New
Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Whats New
Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Whats New
Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

BrandzView
Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Whats New
Mau Tukar Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Tukar Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X