Menteri Rini Tegaskan Tidak Ada Penjualan Aset Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan bahwa tidak akan ada penjualan aset milik PT Pertamina (Persero).

Hal itu disampaikan RIni terkait isu penjualan aset Pertamina imbas dari usulan yang dilakukan oleh BUMN tersebut.

Usulan yang dikirimkan Pertamina ke pemerintah selaku pemegang salam merupakan rencana aksi korporasi senagai bagian rencana bisnis Pertamina meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya ke depan. 

"Dalam surat yang disampaikan ke Pertamina, tidak ada kalimat penjualan aset ataupun persetujuan penjualan aset. Namun sebaliknya, Pertamina diminta mempertahankan aset-aset strategis di hulu dengan menjadi pemegang kendali," kata Rini saat menerima Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPP) di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (20/07/2018).

Baca juga: Menko Luhut soal Pertamina Lepas Aset: Saya Cek Dulu

Rini pun meminta Pertamina untuk melakukan kajian mendalam dan komprehensif bersama dengan dengan Dewan Komisaris untuk mengusulkan opsi-opsi terbaik yang nantinya akan diajukan melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Tanggung jawab saya adalah bagaimana Pertamina terus sehat 100 tahun ke depan dan terus mengawal tugasnya sebagai BUMN yang menjalankan fungisnya sebagai agen pembangunan dan bisa terus sehat dan tumbuh. Pemerintah juga terus mengawal agar Pertamina betul-betul bisa dikelola secara profesional, transparan, dan sustainable untuk anak cucu cicit kita. Saya juga tekankan bahwa kontrol utama tetap di Pertamina,” tutur Rini.

Rini meyakini bahwa rencana aksi korporasi Pertamina yang disulkan kepada pemerintah dapat bermanfaat bagi perseroan. Hal itu dianggap memberi peluang bagi Pertamina untuk mengundang mitra stratehis yang memiliki keunggulan dalam teknologi dan bisnis di bidang energi. 

Melalui kerja sama dengan mitra bisnis yang tepat, Pertamina juga bisa mendapatkan nilai tambah, baik dari segi teknologi, perluasan pasar dan networking bisnis.

Pertamina yang saat ini sudah menjadi induk BUMN migas adalah 100 persen milik negara sehingga harus didukung bersama agar mampu menjadi agen perkembangan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara.

“Selanjutnya saya terus mendorong Direksi dan Komisaris Pertamina untuk mengkaji lebih dalam terkait langkah-langkah tersebut terutama untuk bisa mengatasi dan mengantisipasi kondisi-kondisi eksternal sehingga kesehatan keuangan terus terjaga dan Pertamina tetap tumbuh dan lebih besar,” ucap Rini.