Freeport, Freeport, dan Freeport lagi

Kompas.com - 23/07/2018, 06:08 WIB
Suasana penandatanganan pokok-pokok divestasi saham PT Freeport Indonesia di gedung Kementerian Keuangan, Kamis (12/7/2018). Dalam penandatanganan ini, turut hadir Presiden Direktur Freeport McMoran Richard Adkerson, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri BUMN Rini Soemarno. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERASuasana penandatanganan pokok-pokok divestasi saham PT Freeport Indonesia di gedung Kementerian Keuangan, Kamis (12/7/2018). Dalam penandatanganan ini, turut hadir Presiden Direktur Freeport McMoran Richard Adkerson, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

Pasca-Head of Agreement (HoA) yang ditandatangani oleh Inalum, Freeport McMoran, dan Rio Tinto pada Kamis 12 Juli 2018 muncul, demikian banyak respons dari berbagai kalangan yang pada intinya "membingungkan" lawan dan kawan.

Bagaimana tidak membingungkan bila keterangan dari seorang pejabat yang mengatakan bahwa HoA itu sudah di-locked dan Pejabat lainnya berkata HoA itu tidak mengikat.

Belum lagi demikian banyak pendapat yang dilontarkan oleh para "ahli" dan atau "pengamat" pertambangan dan banyak lagi lainnya yang sulit untuk dapat dilacak garis atau benang merahnya. Singkat kata, masyarakat awam menjadi bingung.

Sangat patut dimaklumi kebingungan yang terjadi di masyarakat luas, karena memang masalah Freeport, terutama sekali format HoA, adalah sebuah permasalahan yang tidak mudah untuk dapat dimengerti oleh orang awam.

Lebih-lebih lagi masalah tentang Freeport sudah terlanjur menjadi sebuah pemahaman yang sering diletakkan pada posisi yang beda-beda tipis dengan bentuk neo kolonialisme, VOC, mafia tambang, pemerasan, perampokan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kejahatan.

Freeport nyaris tidak pernah dilihat sebagai sebuah bentuk dari Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang keberadaannya tidak mungkin terjadi tanpa ijin resmi dan pengawasan ketat dari sebuah pemerintahan yang sah.

Kembali kepada kebingungan yang terjadi terutama pada pasca-penandatanganan HoA, mungkin penjelasan Prof Rhenald Kasali di acara sebuah televisi swasta dapat sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua.

Pada kesempatan itu, Prof Rhenald mengatakan bahwa penjelasan dari berbagai pihak yang membingungkan itu semata berakar kepada masalah mendasar tentang kompetensi dan persepsi.

Menjadi sangat masuk akal bahwa penjelasan apapun dari seseorang yang tidak kompeten di bidangnya serta disertai dengan persepsi yang keliru pasti akan "membingungkan".

Selain membingungkan, HoA disebut juga sebagai sebuah hasil yang memakan waktu panjang dan sangat alot. Dalam hal ini, Said Didu, pelaku perundingan dengan Freeport di tahun 2015, pada acara televisi memberikan informasi tentang fakta-fakta bahwa masalah Freeport memang pelik dan bahkan sangat "simalakama" bagi pemerintahan siapapun atau bagi siapapun Presidennya.

Menurut Said Didu, skandal "papa minta saham" telah membubarkan negosiasi-negosiasi yang ada. Ada banyak sekali benalu-benalu di Freeport ini.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X