Pelepasan Aset Pertamina Bisa Lahirkan Masalah Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Persero berencana melakukan sejumlah aksi korporasi berupa pelepasan aset Pertamina. Upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan yang merosot dalam beberapa waktu terakhir.

Namun, langkah tersebut dianggap bukan solusi yang tepat. Mantan Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, pelepasan aset itu dikhawatirkan jadi masalah baru bagi Pertamina maupun pemerintah.

"Belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Bisa saja menimbulkan masalah baru," ujar Said kepada Kompas.com, Senin (23/7/2018).

Said mengatakan, krisis keuangan yang dihadapi Pertamina saat ini merupakan persoalan jangka pendek. Sementara keputusan melepas saham dianggap upaya terakhir yang dilakukan dalam jangka panjang. Sebab, melakukan downshare perlu waktu panjang dan tak bisa dipenuhi dalam waktu dekat.

"Menurut saya enggak mathing. Untuk mengumpulkan uang dalam jangka waktu pendek susah sekali. Maka harus dicari solusi jangka pendeknya," kata Said.

Baca: Pertamina Jual Aset?

Dengan kondisi Pertamina saat ini, menurut Said, perseroan dalam posisi menawar yang rendah. Dikhawatirkan banyak pihak yang memanfaatkan lemahnya keuangan Pertamina sehingga terjadi obral aset. Bisa saja Pertamina menerima penawaran rendah yang mau tak mau dilakukan untuk memulihkan keuangan.

"Yang saya was-was kalau terjadi seperti ini adalah masuknya penumpang gelap yang seakan-akan membantu negara dan membantu Pertamina. Padahal dia tekan habis harga nilai yang digunakan untuk menggadai aset Pertamina," kata Said.

Said memprediksi ada tiga alternatif langkah yang bisa dipilih Pertamina dan negara dalam menghadapi masalah ini. Pertama, membiarkan harga subsidi tak dinaikkan dan harga BBM juga tidak naik, namun membiarkannPertamina perlahan-lahan bangkrut. Kedua, dengan opsi yang diambil saat ini yaitu melepas aset Pertamina. Ketiga, mencari solusi bersama agar keuangan Pertamina kembali sehat.

"Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri ESDM menanyakan ke presiden ini langkah apa yang mau diambil karena ini sudah bahaya. Kalau Pertamina bangkrut maka saya percaya negara ini akan sangat rumit," kata Said.

Aksi Korporasi

Dalam surat yang disepakati Menteri BUMN Rini Soemarno, ada empat poin aksi korporasi Pertamina untuk menyelamatkan kondisi keuangan. Pertama, share down aset hulu selektif yang tidak terbatas pada participating interest,saham kepemilikan, dan bentuk lain dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset strategis.

Kedua, spin off bisnis RU IV Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana refinery development master plan (RDMP).

Ketiga, investasi tambahan untuk memperluas jaringan penjualan bahan bakar minyak umum dengan harga keekonomian seperti Pertashop. Terakhir, peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang bisa berdampak signifikan terhadap keuangan perusahaan tanpa mengurangi esensi tujuan awal korporasi.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, pihaknya tidak menjual aset perusahaan kepada pihak swasta.

"Itu bukan pelepasan aset, namanya adalah pemberian participating interest, beda lohantara aset dengan PI," kata Nicke.

Dia menjelaskan, PI adalah pihak yang berhak atas hasil produksi. Nicke mencontohkan, ketika ada orang yang memegang PI 10 persen, maka nantinya dia berhak atas hasil produksi sebesar 10 persen itu, tetapi saham maupun asetnya tidak dijual.

Skema PI juga dinilai sebagai hal yang wajar dalam mekanisme business to business (B2B). Secara terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno menekankan aksi korporasi ada di bawah tanggung jawabnya, dan dilakukan agar Pertamina tetap sehat, bahkan sampai 100 tahun ke depan.