Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Said Didu: Jangan Korbankan Pertamina demi Kepentingan Politik

Kompas.com - 23/07/2018, 16:45 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi PT Pertamina Persero saat ini dianggap terseret kepentingan politik pemerintah jelang Pemilihan Presiden 2019.

Pemerintah memberi perintah khusus untuk Pertamina agar tidak menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Sementara, harga minyak dunia semakin tinggi. Hal ini menyebabkan keuangan Pertamina kian terpuruk.

Mantan Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai, jika harga BBM subsidi naik, dikhawatirkan akan berpengaruh pada reputasi pemerintah saat ini.

"Bahwa kalau mau dipakai untuk kepentingan politik, tolonglah cari cara lain. Jangan korbankan Pertamina demi tujuan politik," ujar Said kepada Kompas.com, Senin (23/7/2018).

Baca juga: Pertamina Jual Aset?

Said mengatakan, alih-alih membiarkan Pertamina lepas aset, pemerintah semestinya tidak ngotot mempertahankan harga subsidi BBM di tengah tingginya harga minyak dunia.

Kalaupun mempertahankan harga subsidi, pemerintah bisa menyuntik dana lebih untuk Pertamina.

"Masih ada Kesempatan memasukkan ke APBN-P," kata Said.

Menurut Said, ada tiga hal yang menyebabkan Pertamina memutuskan melakukan share down asetnya.

SPBU satu harga yang baru saja diresmikan di Desa Sepempang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Natuna. Tidak saja BBM satu harga, Pertamina juga akan menyelurkan Gas LPG 3 Kg ke pulau terluar ini guna mensukseskan pemerataan kesejahteraan masyarakat IndonesiaKOMPAS.COM/ HADI MAULANA SPBU satu harga yang baru saja diresmikan di Desa Sepempang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Natuna. Tidak saja BBM satu harga, Pertamina juga akan menyelurkan Gas LPG 3 Kg ke pulau terluar ini guna mensukseskan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia

Selain karena perintah mempertahankan harga subsidi BBM, harga minyak dunia makin tinggi dan nilai tukar rupiah kian melemah terhadap dollar AS.

Belum lagi soal program pemerintah agar BBM satu harga. Hal ini jelas membebani keuangan Pertamina. Apalagi tak ada tambahan anggaran dari pemerintah untuk menutupinya.

"Sehingga sekarang Pertamina berturut-turut menghadapi persoalan yang sangat berat," kata Said.

Pertamina merugi

Dalam Undang-undang BUMN Pasal 66 disebutkan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. 

Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan.

Namun, kenyataannya pemerintah tak menyalurkan kompensasi tersebut sehingga Pertamina merugi.

Baca juga: Kebijakan Subsidi Harga BBM Dianggap Bebani Keuangan Pertamina

Said mengatakan, kondisi keuangan Pertamina melemah sejak dua tahun terakhir. Semasa Said masih menjadi staf khusus pada 2015, keuangan Pertamina masih sehat dan profitnya cukup besar.

Menurut Said, Pertamina kian lesu setelah mendapat perintah khusus itu dari pemerintah.

"Kalau menurut saya, solusinya ya sudahlah. Cari jalan keluar. Intinya selamatkan keuangan Pertamina," kata Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com