Was-was Ada Penumpang Gelap Seakan-akan Membantu Pertamina...

Kompas.com - 24/07/2018, 09:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Persero disebut-sebut bakal melepas asetnya untuk menambal kondisi keuangan yang bermasalah. Mantan Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai, pelepasan aset justru bisa jadi masalah baru bagi Pertamina maupun pemerintah.

"Belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Bisa saja menimbulkan masalah baru," ujar Said kepada Kompas.com, Senin (23/7/2018).

Dengan kondisi Pertamina saat ini, menurut Said, perseroan dalam posisi tawar yang rendah. Dikhawatirkan banyak pihak yang memanfaatkan lemahnya keuangan Pertamina sehingga terjadi obral aset. Bisa saja Pertamina menerima penawaran rendah yang mau tak mau dilakukan untuk memulihkan keuangan.

"Yang saya was-was kalau terjadi seperti ini adalah masuknya penumpang gelap yang seakan-akan membantu negara dan membantu Pertamina. Padahal dia tekan habis harga nilai yang digunakan untuk menggadai aset Pertamina," kata Said.

Baca juga: Menteri Rini Tegaskan Tidak Ada Penjualan Aset Pertamina

Said menuturkan, setidaknya ada tiga penyebab keuangan Pertamina bermasalah.

1. Harga subsidi bahan bakar stagnan

Tingginya beban subsidi bahan bakar minyak dianggap salah satu faktor kondisi keuangan Pertamina memburuk. Di tengah kenaikan harga minyak dunia, pemerintah memerintahkan Pertamina tetap menahan harga bahan bakar subsidi agar tak naik. Sementara itu, pemerintah tak menambah anggaran subsidi sehingga Pertamina menggunakan anggarannya untuk menutupi biaya subsidi.

"Dulu harga BBM subsidi ditentukan saat harga minyak 30 sampai 40 dollar AS per barrel. Sekarang kan di atas 70 dollar AA per barrel. Berarti sekarang sudah berat sekali beban Pertamina," kata Said.

Dalam Undang-undang BUMN Pasal 66 disebutkan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. 

Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan. Namun, kenyataannya pemerintah tak menyalurkan kompensasi tersebut sehingga Pertamina merugi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

Whats New
Di DKI Jakarta Ada 395.866 Pekerja Kena PHK Telah Mengklaim JHT

Di DKI Jakarta Ada 395.866 Pekerja Kena PHK Telah Mengklaim JHT

Whats New
BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Garap Penataan Trotoar Jakarta, Semen Indonesia Gunakan Produk Beton Ramah Lingkungan

Garap Penataan Trotoar Jakarta, Semen Indonesia Gunakan Produk Beton Ramah Lingkungan

Whats New
Tol BSD Terendam saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya Menurut Kementerian PUPR

Tol BSD Terendam saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya Menurut Kementerian PUPR

Whats New
Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Whats New
Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Whats New
Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Spend Smart
Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Spend Smart
Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Whats New
APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

Whats New
Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Whats New
Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Whats New
Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Whats New
BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.