Was-was Ada Penumpang Gelap Seakan-akan Membantu Pertamina...

3. BBM satu harga

Harga bahan minyak yang sama rata dari Sabang sampai Merauke dianggap salah satu penyebab bermasalahnya kas Pertamina. Lagi-lagi, perseroan harus menutupi anggaran bahan bakar, seperti di Papua, yang selama ini memang jauh lebih tinggi daripada di Jakarta. Namun, kenyataannya pemerintah tak menyalurkan kompensasi tersebut sehingga Pertamina merugi.

"Ada penugasan tapi tidak ada uangnya," kata dia.

Said mengakui, langkah Pertamina memang terbatas pada tiga pilihan. Pertama, membiarkan harga subsidi tak dinaikkan dan harga BBM juga tidak naik, namun membiarkan Pertamina perlahan-lahan bangkrut. Kedua, dengan opsi yang diambil saat ini yaitu melepas aset Pertamina. Ketiga, mencari solusi bersama agar keuangan Pertamina kembali sehat.

"Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri ESDM menanyakan ke presiden ini langkah apa yang mau diambil karena ini sudah bahaya. Kalau Pertamina bangkrut maka saya percaya negara ini akan sangat rumit," kata Said.

Baca juga: Kebijakan Subsidi Harga BBM Dianggap Bebani Keuangan Pertamina

Dalam surat yang disepakati Menteri BUMN Rini Soemarno, ada empat poin aksi korporasi Pertamina untuk menyelamatkan kondisi keuangan. Pertama, share down aset hulu selektif yang tidak terbatas pada participating interest, saham kepemilikan, dan bentuk lain dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset strategis.

Kedua, spin off bisnis RU IV Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana refinery development master plan (RDMP). Ketiga, investasi tambahan untuk memperluas jaringan penjualan bahan bakar minyak umum dengan harga keekonomian seperti Pertashop.

Terakhir, peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang bisa berdampak signifikan terhadap keuangan perusahaan tanpa mengurangi esensi tujuan awal korporasi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan bahwa tidak akan ada penjualan aset milik PT Pertamina (Persero). Usulan yang dikirimkan Pertamina ke pemerintah selaku pemegang salam merupakan rencana aksi korporasi senagai bagian rencana bisnis Pertamina meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya ke depan. 

"Dalam surat yang disampaikan ke Pertamina, tidak ada kalimat penjualan aset ataupun persetujuan penjualan aset. Namun sebaliknya, Pertamina diminta mempertahankan aset-aset strategis di hulu dengan menjadi pemegang kendali," kata Rini.

Rini pun meminta Pertamina untuk melakukan kajian mendalam dan komprehensif bersama dengan dengan Dewan Komisaris untuk mengusulkan opsi-opsi terbaik yang nantinya akan diajukan melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.