OJK Tunda Izin Operasional Fintech RupiahPlus

Kompas.com - 25/07/2018, 21:43 WIB
Logo OJK KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOLogo OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) memutuskan menunda sementara proses pengajuan izin operasional fintech lending RupiahPlus. Penundaan tersebut sebagai peringatan agar RupiahPlus memperbaiki standar prosedur penagihan pinjaman beserta pelaksanaannya.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan, sejumlah fintech lending tengah mengajukan izin final kepada OJK, termasuk RupiahPlus. Pengajuan izin ini diperlukan sebagai syarat perusahaan fintech bisa beroperasi di Indonesia.

“Sejumlah fintech sedang berupaya memenuhi persyaratan regulasi OJK termasuk RupiahPlus. Kami sedang memberi peringatan kepada RupiahPlus, bahwa sebelum persyaratan dari kami dipenuhi, maka RupiahPlus tidak dapat mengajukan permohonan izin,” kata Sekar kepada Kontan.co.id, Rabu (25/7/2018).

Kasus RupiahPlus menjadi pelajaran bagi masyarakat, untuk lebih cermat mengetahui apa saja dampak dari kemudahaan pemberian pinjaman fintech lending. Terkait hal ini, Sekar meminta masyarakat mengetahui produk pembiayaan tersebut secara jelas.

Baca juga: Manajemen RupiahPlus Pecat Karyawannya yang Langgar Tata Cara Penagihan

“Masyarakat harus benar-benar memahami produk, hak dan kewajiban sebagai peminjam, Kemudian apa saja risiko yang diterima dalam sebuah transaksi, karena ini diperlukan dalam menjaga keadilan dan menjunjung perlindungan konsumen,” jelas Sekar.

Sayangnya, Sekar enggan menyebutkan secara rinci berapa lama OJK memberikan kesempatan RupiahPlus untuk memperbaiki prosedur penagihan tersebut.

Diketahui, otoritas pengawas menemukan kesalahan internal RupiahPlus dalam melakukan penagihan utang yang cenderung merugikan debitor, salah satunya dengan menghilangkan dan menonaktifkan nomor ponsel nasabah.

RupiahPlus mengaku bersalah, bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk perusahaan untuk menagih utang. (Ferrika Sari)

Berita ini sudah tayang di kontan.co.id dengan judul Persyaratan belum terpenuhi, OJK tunda izin operasional fintech RupiahPlus




Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dihantam Covid-19, Matahari Terpaksa Tutup Toko dan Rugi Rp 617 Miliar

Dihantam Covid-19, Matahari Terpaksa Tutup Toko dan Rugi Rp 617 Miliar

Whats New
Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Whats New
Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Earn Smart
2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

Whats New
Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Smartpreneur
Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Whats New
Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Whats New
Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Whats New
Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Whats New
Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Whats New
Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Whats New
Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Whats New
Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Whats New
Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

BrandzView
Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X