Panen Perdana, Petambak di Muara Gembong Raup Rp 18 Juta Per Bulan

Kompas.com - 26/07/2018, 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo mengendarai motor trail saat meninjau lokasi tambak udang dan ikan bandeng sebagai bagian dari program perhutanan sosial di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Rabu (1/11/2017).Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo mengendarai motor trail saat meninjau lokasi tambak udang dan ikan bandeng sebagai bagian dari program perhutanan sosial di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Rabu (1/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para petambak udang di proyek percontohan program perhutanan sosial di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, telah menikmati hasil panen perdana mereka.

Panen perdana lahan tambak di Muara Gembong ini mencapai 4 sampai 5 ton per hektar atau jauh lebih tinggi sebelum program perhutanan sosial dijalankan, sekitar 50 sampai 100 kilogram per hektar.

"Hal ini terlihat pada panen perdana yang mencatat pendapatan bersih yang diterima petambak mencapai Rp 72 juta per 4 bulan atau Rp 18 juta per bulan. Selain itu, petambak juga dapat membayar upah untuk pekerja tambak sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional), yaitu Rp 3,4 juta per bulan," tutur Project Manager Redistribusi Aset Muara Gembong, Agus Dwi Handaya, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (26/7/2018).

Proyek di Muara Gembong yang dahulu digulirkan oleh Presiden Joko Widodo ini dilaksanakan melalui redistribusi aset yang difasilitasi Kementerian BUMN.

Baca juga: Tinjau Tambak Udang dan Ikan di Muara Gembong, Jokowi Naik Motor Trail

Khusus di Muara Gembong, yang menjadi Project Leader adalah Bank Mandiri dan dibantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PLN, dan PT Perikanan Indonesia.

Agus mengungkapkan, dalam proses redistribusi aset lahan tambak Muara Gembong, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan membantu dalam hal pengolahan lahan tambak dan pengadaan bibit udang.

Sementara untuk penerbitan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Izin itu akan diterbitkan bagi petambak lokal penggarap, dengan syarat mereka mesti menanam mangrove di lahan yang sama.

Baca juga: Bank Mandiri Revitalisasi Lahan Tambak Muara Gembong

Agus meyakini, dengan sinergi sesama BUMN dan kementerian terkait, dapat membantu meningkatkan pendapatan para petambak secara signifikan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian.

"Skema redistribusi aset kepada petambak lokal secara terintegrasi ini dapat dilakukan di wilayah lain dengan kondisi yang relatif sama. Dengan begitu, kami percaya bahwa melalui program ini, tingkat kesejahteraan masyarakat jadi meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih merata," ujar dia.



Close Ads X