Revisi UU PNBP, Masyarakat Kurang Mampu Bisa Diberi Tarif 0 Persen

Kompas.com - 27/07/2018, 13:57 WIB
Jajaran pejabat Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan pers terkait Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Gedung Kementerian Keuangan, Juma (27/7/2018). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAJajaran pejabat Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan pers terkait Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Gedung Kementerian Keuangan, Juma (27/7/2018).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) untuk mengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang telah berlaku selama kurang lebih 21 tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di dalam revisi UU PNBP kali ini, tuduhan masyarakat akan pungutan PNBP untuk pelayanan yang diberikan Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait yang eksploitatif telah dijawab.

Dalam UU tersebut, aspek regulator dan akuntabilitas di dalam pemungutan menjadi lebih jelas.

Selain itu, pemerintah mengklaim dapat memberikan tarif sebesar Rp 0 atau 0 persen untuk masyarakat yang tidak mampu.

Baca juga: Penerimaan Negara Tahun Ini Akan Rp 8 Triliun Lebih Tinggi dari Target

"Untuk bisa menangkis bahwa kami di dalam memungut tidak mengeksploitasi tetapi justru ingin agar pelayanan itu baik. Sehingga untuk masyarakat yang tidak mampu kita berikan tarif Rp 0 atau 0 persen. Jadi, tujuan dari revisi ini adalah untuk memperkuat tata kelola akuntabilitas," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/7/2018).

Dengan diterapkannya UU APBN yang baru, maka pemerintah memiliki payunghukum yang jelas untuk bisa memberikan tarif 0 persen dalam kondisi tertentu.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, penerapan tarif sebesar 0 persen ini dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu, kelompok pelajar atau mahasiswa, penyelenggara kegiatan sosial, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM), dan penyelenggara kegiatan keagamaan.

"Selain itu juga keadaan yang di luar kemampuan atau dalam hal ini terjadi kondisi kahar (force majeur) seperti kalau terjadi becana alam yang kemudian tidak memungkinkan seseorang untuk membayar kewajibannya," lanjut Sri Mulyani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X