Pembangunan Harus Beri Ruang untuk Nilai-nilai Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, masyarakat Indonesia perlu terus menghargai keberagaman dan perbedaan. Oleh karena itu, pembangunan, khususnya bidang kebudayaan harus tetap memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya nilai-nilai lokal.

Ini termasuk pula pengakuan atas keunikan lokalitas, dan keragaman budaya daerah, yang menemukan saluran artikulasi melalui otonomi dan desentralisasi.

"Berbagai keunikan lokal dan identitas kedaerahan harus ditransformasikan menjadi pilar utama dalam menopang bangunan negara bangsa majemuk dalam suatu konsensus nasional dalam wujud NKRI," ujar Bambang dalam pernyataan resmi yang diterima, Jumat (27/7/2018).

Persoalan muncul dengan menguatnya kecenderungan intoleransi dan diskriminasi yang diperkuat dengan semakin pudarnya sikap menghormat keragaman dan kemampuan mengelola perbedaan. Padahal sebut Bambang, karakter dan kepribadian Indonesia adalah bangsa majemuk.

Baca juga: Ini Faktor Menurunnya Angka Kemiskinan Menurut Kepala Bappenas

Hal ini perlu segera direspon melaluii langkah konkrit yang diarahkan untuk meredam ekspresi intoleransi dalam bentuk permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap pihak lain, termasuk menumbuhkan sikap individu dan kelompok masyarakat untuk bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam dan mengedepankan nilai-nila utama, yakni toleran, terbuka, inklusif, bersih, disiplin, produktif, dan inovatif.

Bambang menyebut, salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah pembangunan manusia yang tidak hanya melihat manusia sebagai sumber daya pembangunan, tetapi juga sebagai insan berkarakter.

Menurut Bambang, progres dari pembangunan masyarakat tersebut salah satunya dituangkan dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan variabel yang digunakan antara lain toleransi, gotong royong, dan rasa aman. Sebagai ukuran yang menggambarkan pembangunan manusia dan masyarakat, kata Bambang, IPMas dibangun dengan kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil. Di tingkat provinsi, tercatat DI Yogyakarta menempati posisi tertinggi (0,70), sedangkan terendah adalah Papua (0,51).

"Hal ini menunjukkan masyarakat di Yogyakarta konsisten menjaga harmoni dalam keberagaman," tutur Bambang.