Pengelolaan APBN dan Jawaban atas Lontaran Kritik Rizal Ramli

Pada saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang membahas perkembangan ekonomi terkini dan APBN 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani, (Menkeu SMI) menjawab pertanyaan anggota DPR mengenai pengaruh perubahan nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS dan perubahan harga minyak yang berbeda dari asumsi awal dalam APBN 2018, terhadap keseluruhan postur APBN.

Menkeu menjelaskan dalam APBN 2018, bila parameter penghitungan lain di dalam APBN tidak berubah (ceteris paribus), maka setiap perlemahan rupiah sebesar Rp 100 terhadap dollar AS akan berdampak surplus sekitar Rp1,7 triliun.

Sedangkan, setiap kenaikan harga minyak diatas asumsi, juga akan menambah penerimaan negara dari migas baik dalam bentuk pajak maupun non pajak. Perubahan tersebut hanya di dalam postur APBN, tentunya perubahan kedua variabel yaitu mata uang dan harga minyak mempengaruhi perekonomian secara luas.

Pernyataan ini langsung “disambar” oleh Pak Rizal Ramli (Pak RR) yang menyatakan “kalau begitu biarin aja Rp 20.000/dollar AS, pinter-pinter ndablek”.

Pak RR juga mencuit bahwa memang APBN untung, tapi bebannya digeser ke Pertamina, PLN dan kenaikan harga pangan untuk rakyat.” Ini yang ngomong akuntan APBN atau ekonom yang ndak ngerti makro? Kasihan Presiden Jokowi dikibulin terus," begitu tambahnya.

Pernyataan RR yang selalu dan berkali-kali sangat personal dan bernada tidak sopan dan jauh dari kebenaran sungguh disayangkan, semoga sikap tersebut tidak menjadi contoh bagi generasi muda.

Mudah-mudahan penjelasan singkat ini akan menyegarkan pemahaman Pak RR kembali tentang APBN sehingga lebih bijak dalam berkomentar.

Manusia Indonesia sangat paham mengenai filsafat tanaman padi, semakin berisi maka akan semakin menunduk dan rendah hati.

Penjelasan Menkeu di DPR adalah dalam konteks APBN 2018 (karena agenda pembahasan rapat kerja memang mengenai outlook APBN 2018), yaitu penjelasan mengenai sensitivitas asumsi makro nilai tukar dan harga minyak terhadap APBN.

Tambahan Pendapatan

Depresiasi rupiah dan kenaikan harga minyak akan berkontribusi terhadap penerimaan negara baik dari migas maupun penerimaan non pajak. Depresiasi juga menambah belanja dalam bentuk subsidi BBM, listrik dan belanja pembayaran kewajiban yang menggunakan mata uang asing.

Apabila parameter lain seperti volume subsidi dan produksi minyak tidak berubah (ceteris paribus), maka kenaikan pendapatan negara akibat kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah adalah lebih tinggi dari kebutuhan belanja yang berhubungan dengan minyak dan nilai tukar.

Pengaruh positif kedua variabel ini terhadap postur APBN tidak berarti akan sama terhadap perekonomian. Karena nilai tukar rupiah akan mempengaruhi impor, ekspor, inflasi, suku bunga dan Invetasi dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan bahkan kesempatan kerja.

Pemerintahan sangat memahami dimensi luas dari dampak perubahan kedua variabel tersebut.

Oleh karena itu pemerintah terus melakukan dan meningkatkan koordinasi sangat erat dan antisipasi kebijakan secara efektif dan kredibel dengan terus mendorong ekspor dan kegiatan pariwisata yang menghasilkan devisa, dan mengendalikan impor dengan membangun industri substitusi impor agar semakin kuat.

Koordinasi erat diantara kementrian ekonomi, industri, perdagangan, pertanian, perikanan dan turisme- juga bekerjasama dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS adalah untuk menjaga perekonomian agar tetap tumbuh dan relatif stabil secara berkelanjutan, dalam menghadapi dinamika dan gejolak global yang menyebabkan perubahan harga komoditas termasuk minyak gas dan komoditas lain serta perubahan nilai tukar rupiah.

Menghadapi perubahan harga migas dan nilai tukar, dalam APBN pemerintah telah berkonsultasi dengan DPR untuk menambah alokasi anggaran untuk subsidi BBM dan listrik. Subsidi BBM akan dinaikkan untuk solar bersubsidi dari Rp 500 menjadi Rp 2.000 per liter.

Untuk mendukung keuangan PLN dilakukan kebijakan DMO batubara sesuai usulan PLN, Menteri BUMN dan Menteri ESDM untuk mengurangi biaya energi mix listrik. 

Melalui serangkaian kebijakan tersebut yang dibahas detail antara kementrian ekonomi dan BUMN, maka pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan stabilitas perekonomian, serta tetap menjaga kesehatan PLN dan Pertamina.

Pengelolaan BUMN

Pemerintah sangat memahami bahwa Pertamina dan PLN adalah BUMN strategis untuk menjalankan fungsi pembangunan nasional, sehingga dapat dipastikan bahwa kondisi keuangan harus terus terjaga sehat agar dapat menjalankan fungsinya secara baik.

Pemerintah juga terus meminta agar BUMN dikelola secara prudent, profesional dan efisiensi berdasarkan tata kelola yang baik dan bebas korupsi. Karena BUMN adalah aset negara yang seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat dan menjadi motor kemajuan ekonomi Indonesia.

Meskipun dengan bertambahnya belanja subsidi energi, namun penerimaan negara juga meningkat baik dari pajak maupun penerimaan bukan pajak. Dengan demikian outlook APBN 2018 diperkirakan masih tetap terjaga dan kredibel, dengan perkiraaan defisit yg lebih kecil dari rencananya di APBN 2018.

Hal-hal inilah yang didiskusikan oleh pemerintah dan wakil rakyat untuk terus mencari solusi terbaik mengemban amanat rakyat.

Dalam penjelasan Menkeu di komisi 11 DPR RI sama sekali tidak ada nada maupun isi penjelasan Menkeu baik implisit maupun eksplisit yang menyatakan bahwa pemerintah (Menkeu) senang dan menikmati pelemahan nilai rupiah. Imajinasi pak RR sendirilah mengenai rupiah yang mendikte pernyataan pak RR yang sangat jelas tidak memiliki dasar dan fakta untuk mendukungnya.

Tentu setiap orang boleh memiliki imajinasi sendiri, namun sungguh tidak elok kalau imajinasi tersebut dipakai untuk menyiarkan pernyataan tidak benar dengan mengatas-namakan atau menyeret Menteri Keuangan.

Berbeda dengan praktik masa-masa lalu yang nampaknya sering dihadapi Pak RR sewaktu menjabat Menkeu, saat ini perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dilakukan sangat transparan dan akuntabel dengan landasan tata kelola yang baik.

Setiap langkah penyusunan dilakukan pembahasan terbuka dengan DPR dan publik mengikuti secara langsung. Nota Keuangan dan APBN, serta perkembangan pelaksanaan APBN baik dari asumsi makro, sisi penerimaan negara, belanja dan pembiayaan, setiap bulan dijelaskan ke publik melalui konferensi pers dan di unggah di website maupun media sosial Kemenkeu.

Rakyat diberikan seluruh informasi dan diberikan penjelasan yang jujur dan sesuai data dan fakta. Praktik yang terbuka, akuntabel, profesional dan transparan ini mungkin tidak dipahami dan tidak dikenal oleh pak RR yang berasal dari generasi yang berbeda dengan jaman kami sekarang.