BI Dukung Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur untuk Jaga Defisit Transaksi Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia mendukung langkah pemerintah yang akan menunda sejumlah proyek infrastruktur dalam rangka menjaga defisit transaksi berjalan tahun ini.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya memperkirakan, defisit transaksi berjalan kemungkinan bisa melebar lebih tinggi dari tahun lalu, yaitu 17,5 miliar dollar AS pada 2017 bisa lebih di atas 25 miliar dollar AS tahun ini.

"Memang untuk jangka pendek kita mengalami ekspor impor yang melebar. Beberapa kali disampaikan BI bahwa tahun lalu ekspor impor barang dan jasa kita defisit 17 miliar dollar AS dan tahun ini diperkirakan 25 miliar dollar AS atau lebih, namun kan bagus kalau kita bisa lebih selektif lihat mana yang proyek punya kandungan impor besar," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara saat ditemui di kompleks BI, Minggu (29/7/2018).

Mirza menjelaskan, pemerintah memang sedang gencar mengejar ketertinggalan di segala aspek dengan membangun infrastruktur sebagai penopangnya. Di satu sisi, maraknya pembangunan infrastruktur turut mendorong kenaikan pertumbuhan impor untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam negeri.

Jumlah impor yang lebih tinggi dari ekspor menyebabkan defisit neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan berperan membentuk neraca transaksi berjalan, dan kemungkinan akan jadi defisit transaksi berjalan jika dalam bidang jasa Indonesia juga lebih banyak impor ketimbang ekspor.

Meski sepakat dengan pemerintah yang ingin menunda proyek infrastruktur, Mirza mengingatkan supaya penundaan dilakukan dengan turut mempertimbangkan prioritas nasional. Jika ada proyek yang belum terlalu mendesak dan punya kandungan impor yang tinggi, bisa ditunda dan dilanjutkan nanti.

"Nanti pemerintah bisa melihat mana proyek-proyek yang penting dan prioritas," tutur Mirza.

Upaya lain yang terus dilakukan dalam memperbaiki neraca transaksi berjalan adalah dengan meningkatkan ekspor hingga mendorong sektor pariwisata agar bisa berkontribusi pada devisa negara. Pemerintah juga mendorong pertumbuhan investasi melalui kemudahan berusaha terutama dalam hal perizinan.