Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BPS soal Tudingan Kemiskinan Naik 50 Persen: Kalau Ngomong Harus Pakai Data...

Kompas.com - 31/07/2018, 05:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto angkat bicara soal tudingan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut tingkat kemiskinan naik 50 persen. Sedangan data BPS pada Maret 2018 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berada pada level 9,8 persen, terendah sepanjang sejarah.

Suhariyanto mempertanyakan dasar Prabowo melontarkan pernyataan tersebut.  "Angka dari mana dulu? Kan kalau ngomong harus pakai data," ujar Suhariyanto di Jakarta, Senin (30/7/2018).

Suhariyanto mengatakan, BPS mengacu pada metode yang digunakan Bank Dunia di mana garis kemiskinan pada angka 2,5 dollar AS. "Kalau cuma ngomong enggak pakai data agak susah, ya. Cek saja pakai data," lanjut dia.

Suhariyanto menegaskan, setiap penelitian harus menggunakan metode dan data yang baku. Sejak awal, BPS tak pernah mengganti metode penelitian mereka sehingga hasilnya pun akan sesuai dengan data yang ada meski tak selalu sempurna.

Baca juga: Membandingkan Angka Kemiskinan dari Era Soeharto hingga Jokowi

Ia memastikan bahwa penghitungan tingkat kemiskinan tersebut bukan karena kepentingan rezim yang berkuasa saat ini.

"Siapa pun presidennya, ada kenaikan, ada penurunan. Artinya, BPS independen, tidak peduli presidennya siapa kalau memang naik ya naik," kata Suhariyanto.

Oleh karena itu, Suhariyanto meminta siapa pun yang menyangsikan hasil penelitian BPS ataupun klaim lainnya soal angka kemiskinan sebaiknya didasari dengan metode dan data yang menunjang.

"Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing," kata dia.

Baca juga: Ngabalin Sebut Kritik Prabowo Subianto soal Kemiskinan Menyesatkan

Seperti diberitakan, dalam berbagai kesempatan Prabowo kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah di bidang ekonomi.

Ia menyebut, berdasarkan hasil riset lembaga internasional, koefisien gini ratio Indonesia berada di angka 45. Artinya, 1 persen masyarakat menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Prabowo juga mengkritik tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, masih ada sekitar 69 juta penduduk Indonesia yang terancam miskin.

Baca juga: Begini Hitung-hitungan Angka Kemiskinan di Indonesia Cara BPS

Kompas TV Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kurang lincah menghadapi Presiden Joko Widodo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Whats New
Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Whats New
Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Whats New
Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Whats New
Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Whats New
Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+