Menko Luhut: Soal Kemiskinan Eloknya Lihat Data, Jangan Lihat Rumor... - Kompas.com

Menko Luhut: Soal Kemiskinan Eloknya Lihat Data, Jangan Lihat Rumor...

Kompas.com - 01/08/2018, 20:53 WIB
Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di kantornya, Rabu (1/8/2018).KOMPAS.com/RIDWAN AJI PITOKO Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di kantornya, Rabu (1/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak untuk mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi hanya satu digit pada Maret 2018 silam.

Hal tersebut ditujukan Luhut untuk beberapa pihak yang menyindir Jokowi atas capaian tersebut.

"Kita itu baiknya, eloknya lihat data. Jangan lihat rumor, juga jangan mendidik masyarakat atau membodohi masyarakat dengan informasi tidak benar," kata Luhut kepada awak media di kantornya, Rabu (1/8/2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, baru-baru ini Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pernyataan kontroversial terkait angka kemiskinan di Indonesia.

Baca juga: Membandingkan Angka Kemiskinan dari Era Soeharto hingga Jokowi

Prabowo misalnya, dia mengatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia bertambah parah dalam lima tahun ke belakang. Dia bahkan menyebut ada 50 persen penambahan angka kemiskinan.

Lain halnya dengan SBY, dia menyebutkan bahwa ada 100 juta penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin.

Pernyataan keduanya kemudian menimbulkan perdebatan dan berbeda jauh dengan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik ( BPS).

Sebagai informasi, pemerintah mencatatkan angka kemiskinan sebesar 25,95 juta orang (9,82 persen) atau turun 633,2 ribu orang dibandingkan September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Berkaitan dengan hal tersebut, Luhut menegaskan bahwa data BPS adalah valid dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah.

"BPS sumber informasi kita. Dia kan independen, enggak mungkin lah berbohong," ujar Luhut.

Luhut pun kemudian secara tak langsung menyindir mereka yang melihat prestasi pemerintah dengan sebelah mata dan tak mampu lapang dada menerima hasil.

"(Mereka) malu mengakui, mentang-mentang beliau (Presiden Jokowi) mantan wali kota dan gubernur, sedangkan yang lain mantan apa, lebih tinggi. Kita itu harus mendidik muda-muda berbicara secara ksatria, jangan ngomong kiri kanan enggak jelas," tandas Luhut.

Baca juga: Kepala BPS soal Tudingan Kemiskinan Naik 50 Persen: Kalau Ngomong Harus Pakai Data...

Kompas TV Larangan anggota keluarga perokok didorong menjadi syarat bantuan tunai.


Komentar
Close Ads X