Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fintech Selain P2P Lending Belum Wajib Daftar ke OJK

Kompas.com - 07/08/2018, 15:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku belum bisa mendaftar perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) di luar layanan peer-to-peer (P2P) lending.

Sebab, OJK baru merumuskan aturan fintech khusus untuk P2P lending dan belum merambah ke sektor yang lain.

P2P lending merupakan metode peminjaman uang kepada individu atau bisnis di mana pemberi pinjaman dan peminjam dipertemukan secara daring atau melalui platform tertentu.

"Dari semua perusahaan yang ada, kalau masuk sebagai P2P lending, harus ikut aturan itu karena sudah ada. Tetapi, bagi perusahaan yang bergerak selain P2P lending, karena aturannya belum ada, kami belum bisa mewajibkan mereka untuk terdaftar," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida saat ditemui di acara VIP Forum di Hotel JS Luwansa, Selasa (7/8/2018).

Aturan untuk P2P lending rencananya akan diluncurkan pada akhir Agustus 2018.

Menjelang peluncuran aturan P2P lending, OJK juga sedang menyusun aturan mengenai penawaran saham berbasis teknologi atau equity crowdfunding yang ditargetkan akan selesai bulan ini atau September 2018.

 

Nasib fintech selain p2p lending

Lantas, bagaimana dengan fintech yang sudah ada di Indonesia namun bergerak di luar sektor P2P lending?

Nurhaida mengungkapkan, pihaknya akan mendesain aturan besar sebagai payung hukum untuk Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang di dalamnya akan menguji wujud layanan baru dari industri fintech.

"Kalau IKD mereka akan ada tahapnya sebelum terdaftar. Setelah jelas bentuk inovasinya dan jenis produknya baru, maka akan ikut peraturan yang baru," tutur Nurhaida.

Dengan begitu, Nurhaida memastikan OJK masih akan mengkaji berbagai bentuk fintech yang masih berkembang.

Dia juga tidak menutup kemungkinan untuk merumuskan aturan-aturan baru ke depannya.

"Tentu akan kami telaah apakah perlu ada peraturan baru. Kalau yang dikatakan ilegal mungkin karena sekarang belum diatur, itu harus dilihat. Utamanya supaya ini bisa berkembang dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat, perlindungan konsumen lebih penting," ujar Nurhaida.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laju Inflasi AS Kian Melambat, Harga Bitcoin Terus Merangkak Naik

Laju Inflasi AS Kian Melambat, Harga Bitcoin Terus Merangkak Naik

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Perpanjang SIM secara Online

Syarat, Biaya, dan Cara Perpanjang SIM secara Online

Whats New
BPJS Ketenagakerjaan Buka Seleksi 3 Jabatan Staf Komite, Ini Kualifikasinya

BPJS Ketenagakerjaan Buka Seleksi 3 Jabatan Staf Komite, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub: Eskalator dan Lift Tidak Dapat Difungsikan Secara Optimal

Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub: Eskalator dan Lift Tidak Dapat Difungsikan Secara Optimal

Whats New
Kejaksaan Agung Ikut Awasi Proyek Jargas Subholding Gas Pertamina

Kejaksaan Agung Ikut Awasi Proyek Jargas Subholding Gas Pertamina

Whats New
Daftar PTN yang Dapat Diskon Tiket KA untuk Dosen, Alumni, dan Tenaga Kependidikan

Daftar PTN yang Dapat Diskon Tiket KA untuk Dosen, Alumni, dan Tenaga Kependidikan

Spend Smart
Masa Depan Digitalisasi Komunikasi Perusahaan dan Pemerintah

Masa Depan Digitalisasi Komunikasi Perusahaan dan Pemerintah

Whats New
Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub Minta Maaf

Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Kemenhub Minta Maaf

Whats New
Akhir Pekan IHSG Ditutup Menguat, Sektor Properti Naik Paling Tinggi

Akhir Pekan IHSG Ditutup Menguat, Sektor Properti Naik Paling Tinggi

Earn Smart
6 Tips Terhindar dari Pembobolan Rekening

6 Tips Terhindar dari Pembobolan Rekening

Whats New
Pemerintah Minta Eksplorasi Migas di Aceh Terus Digenjot

Pemerintah Minta Eksplorasi Migas di Aceh Terus Digenjot

Rilis
Hati-hati Penipuan, Pendaftaran Kartu Prakerja Belum Dibuka dan Tak Akan Dipungut Biaya

Hati-hati Penipuan, Pendaftaran Kartu Prakerja Belum Dibuka dan Tak Akan Dipungut Biaya

Whats New
Ajak JCI Investasi di RI, Erick Thohir: Kita Membutuhkan Satu Sama Lain

Ajak JCI Investasi di RI, Erick Thohir: Kita Membutuhkan Satu Sama Lain

Whats New
Pengamat: Konversi Kewajiban Pemegang Polis Kresna Life Tak Beri Jaminan Pembayaran

Pengamat: Konversi Kewajiban Pemegang Polis Kresna Life Tak Beri Jaminan Pembayaran

Whats New
Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2023, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2023, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+