Ada GPN, Visa Bakal Gandeng Perusahaan Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman mengatakan, pihaknya akan menggandeng dua perusahaan lokal di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan menyusul dengan diterapkannya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Bank Indonesia (BI).

Dia mengungkapkan, upaya tersebut menjadi salah satu dukungan Visa dalam mengikuti regulasi terkait GPN.

"Kita dukung program BI dalam program GPN ini, kita tetap akan terus mengikuti apapun regulasinya. Karena peraturannya harus kolaborasi, ya memang peraturannya seperti itu," ujar Riko di Multivision Tower, Selasa (7/8/2018).

Visa saat ini masih terus melakukan kajian dan melihat berbagai skema kerja sama yang nantinya dapat diterapkan.

Mengenai nama perusahaan yang akan diajak kolaborasi, Riko masih belum bisa menyebutkan.

"Masih belum bisa kita umumkan. Pokoknya kita masih terus berbicara sesama partner lokal dari 2 yang maksimum 4 itu (perusahaan switching lokal)," ujar Riko

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) BI Pungky P Wibowo mengungkapkan, pihaknya menyerahkan proses dan kerja sama itu kepada maising-masing perusahaan switching.

Dia menjelaskan, selama prinsipal asing mampu memenuhi ketetapan dari pemerintah, yakni dengan membatasi kerjasama kepada dua perusahaan switching lokal.

"Kan model kerja samanya business to business (B2B), sudah membatasi maksimal 2 dari 4 perusahaan lokal yang ada," tutur Pungky dalam kesempatan yang sama.

Pungky menyebutkan, adanya GPN bukan bermaksud untuk menggerus usaha prinsipal asing di Indonesia.

Menurutnya, selain dapat bermitra dengan perusahaan lokal, prinsipal asing pun dapat lebih mengimplementasikan jaringan lewat kartu kreditnya di Indonesia.

"GPN kan khusus untuk kartu debit (di Indonesia), untuk kartu kredit kan masih bisa perusahaan asing. Jadi kami saat ini kondisinya baik-baik saja ya dengan perusahaan tersebut baik," tambah Pungky.

Dia menegaskan, pihaknya sangat terbuka dengan kerja sama prinsipal asing. Asalkan, kerja sama dilakukan dengan pola saling menguntungkan dan tidak membebani masyarakat.